Anggaran Hibah Kota Tegal Capai Rp69 Miliar, Fitriani: Awas Jangan Sampai Terjerat Masalah Hukum

Anggaran Hibah Kota Tegal Capai Rp69 Miliar, Fitriani: Awas Jangan Sampai Terjerat Masalah Hukum

Anggota Banggar DPRD Kota Tegal Nur Fitriani mengajukan pertanyaan saat Rapat Kerja dengan TAPD Kota Tegal.-K. Anam Syahmadani-jateng.disway.id

TEGAL, DISWAY JATENG - Anggaran hibah yang tertuang dalam Kebijakan Umum Anggaran Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUAPPAS) Tahun Anggaran 2024 mengalami kenaikan cukup signifikan.

 

Kenaikan ini mendapat sorotan dari Anggota Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tegal dari Fraksi PAN Nur Fitriani. 

 

Menurut Fitriani, pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran hibah sangat ketat. Tidak sedikit Pemerintah Daerah yang terjerat kasus hibah. 

BACA JUGA:Kucurkan Rp148 Miliar Dana Hibah kepada 2.230 Penerima, Ganjar : Hati-hati Mengelola Keuangan

“Pemkot yang tersangkut kasus masalah hibah tidak sedikit. Ini dari Rp33 miliar di 2024 menjadi Rp69 miliar, berarti naik 110 persen,” kata Fitriani saat mengikuti Rapat Kerja Banggar dengan TAPD Kota Tegal, kemarin.

 

Fitriani menyampaikan, hibah untuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tegal sehubungan dengan Pemilihan Umum yang sudah dekat agar menjadi perhatian, terutama dalam pencairannya, mengingat Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden diselenggarakan Februari 2024. “Apakah bisa dicairkan atau tidak, mekanismenya seperti apa?” tanya Fitriani.

BACA JUGA:SMKN 1 Adiwerna Terima Hibah Bantuan Alat Praktek

Menanggapi itu, Plt Kepala Bakeuda Siswoyo menjelaskan, anggaran hibah mengalami kenaikan signifikan dengan komponen hibah seperti untuk KPU, Bawaslu, TNI, Polri, dan yang terbesar adalah BOS Reguler. Selama ini, BOS Reguler masuk ke anggaran barang dan jasa dan selanjutnya dimasukkan ke anggaran hibah.

 

Untuk hibah yang diberikan ke KPU adalah hibah untuk penyelenggaraan  Pilkada. Sementara untuk penyelenggaraan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Februari mendatang anggaran dari Pemerintah Pusat. “Sehingga, pencairannya aman, karena masih panjang waktunya. Pemilu Februari sumbernya APBN,” terang Siswoyo.

BACA JUGA:Kerjasama dengan Australia, Bupati Tegal Berharap Bantuan Hibah Air Minum Berlanjut

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: koran radar tegal