Gubernur Jateng Konsultasi ke Kementerian LH, Dorong Zonasi Sampah Regional

Dalam regulasi tersebut, pengelolaan sampah di kota besar dengan timbulan lebih dari 1.000 ton per hari akan difokuskan melalui program waste to energy. 

Sementara pengelolaan lintas kabupaten/kota menjadi kewenangan provinsi.

“Setelah dapat arahan Menteri, kami akan bentuk zonasi sampah regional. Kalau kabupaten/kota jalan sendiri-sendiri, berat. Harus dipikul bareng,” kata Ahmad Luthfi usai pertemuan.

BACA JUGA:Pemkot Pekalongan Minta Rumah Sakit dan Puskesmas Olah Sampah Mandiri

Ia menegaskan bahwa persoalan sampah perlu ditangani bersama oleh seluruh daerah di Jateng, mengingat keterbatasan lahan TPA serta target capaian pengelolaan sampah yang ditetapkan pemerintah pusat.

Sebagai langkah awal, Gubernur akan segera mengundang seluruh kepala daerah untuk mendengarkan langsung arahan dari KLHK terkait strategi pengelolaan sampah dari hulu ke hilir.

“Segera koordinasi dengan bupati dan wali kota,” tegasnya.

Selain isu sampah, Ahmad Luthfi turut membahas soal limbah dan pencemaran lingkungan kepada Menteri Hanif dalam pertemuan tersebut.

Sejumlah inovasi pengelolaan sampah sebenarnya sudah diterapkan di Jateng, antara lain:

TPST Jeruk Legi Cilacap yang memproduksi Refuse Derived Fuel (RDF) dari 150 ton sampah/hari

TPST BLE Banyumas yang mengolah sampah menjadi RDF, paving, dan magot

PLTSa TPA Putri Cempo Solo yang mengelola 450 ton sampah/hari dan menghasilkan 5 MW energi

Apresiasi untuk 88 Desa Mandiri Sampah (48 desa pada 2023 dan 40 desa pada 2024)

Pemprov Jateng juga berinovasi lewat TPST Regional Magelang berkapasitas 200 ton/hari yang didukung AIIB, serta pengembangan TPA di Rembang, Temanggung, dan Jepara dengan kapasitas 100 ton/hari.

Selain isu sampah, Ahmad Luthfi turut membahas soal limbah dan pencemaran lingkungan kepada Menteri Hanif dalam pertemuan tersebut.

Sumber: