PKH Dijadikan Alat Politik? Dinsos Batang Tegaskan Netralitas Program Sosial di Pilkada 2024

Wilopo juga memberikan pesan khusus kepada seluruh pendamping PKH untuk bekerja secara profesional dan tidak tergoda melakukan tindakan di luar wewenangnya.

"Bekerjalah secara profesional dan optimal sebagai pendamping program keluarga harapan. Untuk memastikan bantuan sosial yang digulirkan oleh kementerian sosial ini bisa sampai pada yang berhak menerima," ujarnya.

Menurutnya, profesionalisme pendamping PKH menjadi faktor penting dalam menjaga integritas program ini agar tetap tepat sasaran dan bebas dari kepentingan politik.

Lebih lanjut, Wilopo menjelaskan bahwa penerima PKH telah diatur dengan kriteria yang sangat jelas dan selektif.

"Penerima manfaat betul-betul murni sudah sesuai dengan aturan yang ada. Yang pertama masuk DTKS, kemudian ada komponen ibu hamil, balita, disabilitas, lansia, anak sekolah mulai dari SD, SMP dan SMA sederajat," papar Wilopo.

Proses verifikasi penerima bantuan pun dilakukan secara ketat dan terpusat. Perubahan data penerima tidak dapat dilakukan sembarangan karena seluruh data telah diatur oleh pusat.

"Data dari pusat kita nggak bisa merubah dengan serta merta. Kalau kita mengusulkan bisa, misalnya diusulkan untuk ketidaklayakan. Ketidaklayakan itu berarti yang kemarin dapat bantuan karena dinilai sudah layak atau lulus atau bisa mandiri atau sudah memiliki usaha bisa diganti dengan penerima manfaat yang masih menunggu antrian," jelasnya.

Kepala Dinsos Kabupaten Batang itu berharap para pendamping PKH, dapat menjaga netralitasnya.

Ia menegaskan, tidak boleh ada yang menggunakan PKH untuk komoditas politik.

"Bekerjalah sesuai aturan yang ada, tidak terlibat dalam politik praktis, apalagi mempengaruhi ataupun mengancam, menekan pada penerima manfaat. Kalau ada yang lapor akan kita pelajari, investigasi ke lapangan dan kita tindaklanjuti," pungkasnya.

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan jaring pengaman sosial yang bertujuan membantu masyarakat pra-sejahtera agar bisa memenuhi kebutuhan dasar.

Sumber: