PKH Dijadikan Alat Politik? Dinsos Batang Tegaskan Netralitas Program Sosial di Pilkada 2024

BATANG, jateng.disway.id - Isu Program Keluarga Harapan (PKH) dijadikan alat politik saat Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 ditanggapi Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten BATANG, Wilopo.

Ia memastikan bahwa PKH yang di bawah Dinsos akan berjalan netral tanpa intervensi politik dalam Pilbup Batang 2024.

"Isu (PKH jadi alat politik) tersebut tidak dibenarkan, isu itu muncul dan berkembang di tahun-tahun politik atau di hari-hari politik," kata Kepala Dinas Sosial Kabupaten Batang, Wilopo, Senin, 11 November 2024.

Ia menegaskan bahwa pendamping PKH dilarang terlibat dalam politik praktis.

BACA JUGA: Dinas Sosial Kabupaten Tegal Evaluasi Pembinaan SDM Pendamping Sosial PKH

BACA JUGA: Komisi D DPRD Kabupaten Pemalang Rapat Kerja Bahas PKH dan BPNT

Menurutnya, meski para pendamping PKH memiliki hak pilih sebagai warga negara, mereka tidak boleh mengarahkan atau mendukung pasangan calon (paslon) tertentu.

Untuk meredam kekhawatiran masyarakat, Dinsos Batang telah melakukan dengar pendapat dengan Komisi B DPRD Kabupaten Batang.

Dalam pertemuan tersebut, pihak Dinsos memastikan bahwa PKH akan terus berjalan sesuai arahan pemerintah pusat tanpa adanya upaya politisasi.

"Tidak ada ancaman ke penerima PKH kalau tidak memilih paslon ini bantuan akan dihentikan atau dicoret," tambahnya.

 

Namun, ia tetap membuka ruang penyelidikan apabila ada pendamping PKH yang mencoba memanfaatkan program ini untuk tujuan politik.

"Jika ada personal pendamping penerima PKH melakukan pressure seperti itu, akan kita selidiki," tegasnya.

Wilopo juga memberikan pesan khusus kepada seluruh pendamping PKH untuk bekerja secara profesional dan tidak tergoda melakukan tindakan di luar wewenangnya.

Sumber: