Anggota DPRD Kabupaten Pemalang Nur Afna: Politik Uang Masih Terjadi di Pilkada

Anggota DPRD Kabupaten Pemalang Nur Afna: Politik Uang Masih Terjadi di Pilkada

MENYAMPAIKAN - Anggota Komisi A DPRD Kabupaten Pemalang Nur Nurafna menyampaikan soal politik uang dalam rapat kerja evaluasi penyerapan anggaran Pilkada.Foto: Agus Pratikno/diswayjateng.id--

PEMALANG, diswayjateng.id - Anggota Komisi A DPRD Kabupaten Pemalang menyoroti politik uang dalam Pilkada 2024.

Sorotan tajam terkait politik uang dalam Pilkada, karena Kabupaten Pemalang kapitalismenya masih sangat tinggi. Masyarakatnya  juga masih berfikir money oriented.

Hal itu disampaikan dalam rapat kerja Komisi A bersanma Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Agenda pembahasan evaluasi penyerapan anggaran Pilkada di gedung dewan, kemarin.

Nur Afna anggota Komisi A dari Fraksi PDI Perjuangan mengungkapkan rasa keprihatinan soal politik uang  di Pilkada sebagai bahan evaluasi ke depan.

BACA JUGA:Komisi A DPRD Kabupaten Pemalang Rapat Kerja Evaluasi Penyerapan Anggaran Pilkada

BACA JUGA:Anggota DPRD Kabupaten Pemalang Heru Khundimiarso Tuding Pemerintah Ingkari Komitmen

Menurutnya, semua tidak memungkiri adanya politik uang,  termasuk dirinya. Bahkan, dirinya akan merasa senang jika  politik uang itu benar -benar dilarang. Sehingga saat pemilu tidak perlu harus mengeluarkan uang.

"Jika memang benar-benar tidak boleh melakukan politik uang. Maka bagaimana cara memangkasnya atau mungkin upaya antisipasi dan reaktifnya,"kata Nur Afna 

Dia mencontohkan, seperti yang terjadi saat pilkada kemarin. Adanya laporan mengenai politik uang, maka yang terjadi adanya reaktif bukan preventif. Sebab, adanya laporan itu, ketika setelah kejadian adanya politik uang.

Nur Afna kembali mengurai soal Kabupaten Pemalang yang  dari dulu kapitalismenya masih sangat tinggi. Sehingga untuk dapat mengikuti Pilkada paling tidak harus ada dana sebanyak 60 miliar.

BACA JUGA:DPRD Kabupaten Pemalang Sambut Baik Keberadaan Kelompok KTNA untuk pendampingan Atasi Permasalahan Petani

BACA JUGA:Anggota Komisi B DPRD Kabupaten Pemalang Minta Jalan Wisnu-Watukumpul Jadi Prioritas Perbaikan

Bahkan besarannya sama dengan beban anggaran yang digunakan untuk penyelenggaraan Pilkada itu sendiri.. 

Melihat kondisi Kabupaten Pemalang yang semacam itu, maka masyarakat jangan pernah merasakan adanya pembangunan atau kemajuan di Kabupaten Pemalang. Hal semacam itu sangat dirasakannya, termasuk yang dirasakan oleh masyarakat. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: