Jaga Netralitas Jelang Pilkada, Wali Kota Semarang Himbau ASN Libur Main Medsos

Apalagi sebelumnya sudah ada kasus pemberhentian pegawai karena terbukti tidak netral. Jangan sampai hal yang sama terjadi di jajaran Pemkot Semarang.

"Kalau seperti ini yang masa depannya bisa terancam mereka, bukan saya. Kan nanti ada hukuman, ada yang bahkan waktu yang lalu Pilpres itu Non ASN apa PPPK diberhentikan. Ini kan konsekuensi ke diri mereka masing-masing,” tegasnya.

Dalam kesempatan itu, sebelumnya wali kota Semarang melantik dan mengambil sumpah/janji 19 pejabat struktural di lingkungan Pemerintah Kota Semarang.

BACA JUGA:Mobil Listrik BYD Indonesia, Perkenalkan Unit Terbaru BYD M6 MPEV di GIIAS Semarang 2024

BACA JUGA:Perdana Hadir Di GIIAS Semarang, AION Hadirkan Mobil Listrik Modern AION Y Plus Dan AION Hyptec HT

Lima di antaranya merupakan jabatan kepala dinas hasil seleksi terbuka jabatan tinggi pratama yang telah dilaksanakan beberapa waktu lalu. 

 

Mereka yang dilantik adalah Arwita Mawarti sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Bagus Irawan sebagai Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah (Brida), Kusnandir sebagai Kepala Dinas Perhubungan (Dishub), Margaritha Mita Dewi Sopa sebagai Kepala Dinas Koperasi dan UMKM (Dinkop UMKM), serta Shoti'ah sebagai Kepala Dinas Pertanian (Dispertan). Sedangkan, 14 lainnya merupakan pejabat eselon 3 dan 4. 

Mbak Ita menegaskan jika lima kepala dinas dipilih untuk segera dilantik karena banyak program yang harus dilaksanakan oleh dinas terkait.

Misalnya, DLH perlu pengawalan khusus terkait Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL). Program ini menjadi program nasional dan sudah proses hingga Kementerian Keuangan.

Sumber: