Dinas Perkim Kabupaten Tegal Berupaya Rampungkan 3 Tugas Khusus

DISWAYJATENG, SLAWI - Pemkab Tegal saat ini akan melakukan penilaian  kinerja OPD. Melalui aplikasi yang diluncurkan Pj bupati Tegal  yakni N- OPD. Untuk Dinas Perkim, ada 3 tugas khusus yang terus akan dimonitor prospeknya.

Kepala Dinas Perkim Kabupaten Tegal Jaenal Dasmin melalui Plt Sekretaris merangkap Kabid Kawasan Permukiman Jeruri menyatakan,  3 tugas khsusus yang harus segera diselesaikan dinasnya. Mencakup percepatan  penyelesaian penyertifikatan aset pemkab, peningkatan pelayanan legalisasi site plan. Serta percepatan penanganan RTLH, khususnya di desa tertinggal.

BACA JUGA:DLH Kota Tegal Adakan Beragam Kegiatan

"Untuk tugas khusus pertama terkait dengan percepatan penyelesaian penyertifikatan aset pemkab. Target kami di tahun 2024 adalah menyelesaikan  status tanah yang sudah K1 atau clear and clear tinggal menunggu terbitnya sertifikat," ujarnya, Kamis (13/6/2024). 

Sementara untuk tugas khusus kedua,  pihaknya akan fokus pada  daerah rencana situasi perumahan.

Jeruri menyatakan, dasar hukum kualifikasi legalisasi site plan adalah  Undang-undang No 1 Tahun 2011. Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal No 7 Tahun 2020 tentang Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan dan Permukiman kepada Pemerintah Daerah.

BACA JUGA:Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang Tertibkan Juru Parkir Liar

Peraturan Bupati Tegal No 41 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan Kepada Pemerintah Daerah.Berdasarkan data yang ada, dari 136 kawasan perumahan yang ada saat ini, baru 36 pengembang yang sudah menyerahkan PSU ke Pemkab Tegal. 

"Guna percepatan tugas khusus, tahun ini kami targetkan 50 pengembang bisa menyerahkan PSU nya," cetusnya. 

BACA JUGA:Kapolda Jateng Bakti Sosial di Kabupaten Pemalang

Terkait tugas khusus ketiga soal percepatan penanganan RTLH di 12 desa tertinggal. Pihaknya  berupaya menyelesaikan validasi terkait jumlah KK dengan jumlah riil rumah tak layak huni dil apangan.

Jika mengacu pada SIM Perum tercatat ada sejumlah 2.486 KK. Jumlah tersebut perlu divalidasi ulang, mengingat kondisi dilapangan  1 rumah ada yang dihuni beberapa KK. 

BACA JUGA:Bahas Usulan Subsidi Air untuk Penyandang Disabilitas di Kabupaten Tegal

"Kita perlu mengetahui  data back log kesenjangan antara jumlah rumah yang ada dengan jumlah KK. Nanti arahnya akan menuju pada  pembangunan rumah baru untuk mengatasi back log tersebut," ungkapnya. (adv)

Sumber: