Pemprov Jateng Salurkan Dana Desa Rp1,2 Triliun, Gubernur Minta Kepala Desa Tak Takut Berinovasi

SEMARANG, diswayjateng.id-Pemerintah Provinsi Jawa Tengah akan menyalurkan dana desa sebesar Rp1,2 triliun pada tahun 2025. 

Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, menegaskan bahwa dana tersebut akan difokuskan untuk pembangunan infrastruktur desa yang menunjang ketahanan pangan dan konektivitas ekonomi antarwilayah.

“Totalnya akeh, Rp1,2 triliun kita laksanakan eksplorasi. Tahun 2025 kita arahkan seluruhnya ke infrastruktur, terutama swasembada pangan baik tersier, sekunder, dan jalan desa yang menghubungkan sabuk perekonomian antardesa,” kata Gubernur Ahmad Luthfi saat jumpa pers di kantor Gubernur Jateng Selasa 8 April 2025

BACA JUGA:Sapa Hangat Gubernur Jateng Ahmad Luthfi kepada Pemudik di Stasiun Pasar Senen

Untuk memastikan dana desa dikelola dengan transparan dan akuntabel, Pemprov Jateng menggandeng Direktorat Kriminal Khusus (Ditkrimsus) Polda Jateng serta Kejaksaan dalam rapat koordinasi dan kolaborasi pengawasan.

“Kami libatkan Ditkrimsus dan kejaksaan untuk melakukan verifikasi dan pengawalan dana desa. Ini langkah preventif agar tidak terjadi penyimpangan dalam pembangunan wilayah desa,” tegasnya.

Selain itu, Gubernur menyampaikan akan dibentuk sistem aduan terintegrasi di setiap kabupaten. Hal ini dilakukan agar pengawasan berbasis masyarakat tetap terarah dan tidak menyesatkan.

BACA JUGA:Gubernur Jateng Ahmad Luthfi Berangkatkan 14 Ribu Orang Mudik Gratis, Uang Sakunya Bisa untuk Bangun Desa

“Jangan sampai ada aduan liar yang menyesatkan, makanya kita fungsikan aparat pengawas internal baik dari ABIP, kejaksaan maupun kepolisian untuk mendampingi,” ujarnya.

Ahmad Luthfi juga mengimbau para kepala desa agar tidak takut untuk mengeksplorasi potensi pembangunan di wilayahnya.

Dengan adanya pendampingan dari aparat penegak hukum, kepala desa diharapkan berani berinovasi selama tetap mematuhi aturan.

BACA JUGA:Jateng Alokasikan Dana Desa untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG)

“Saya imbau seluruh kepala desa tidak takut melakukan eksplorasi pembangunan desa. Dana desa ini dari desa, untuk desa, dan dilaksanakan oleh desa. Tapi jangan coba-coba main-main, karena kalau ada yang nakal, kita proses,” tegasnya.

Gubernur menambahkan, dirinya sudah berkoordinasi dengan Polda dan Kejaksaan untuk menjaga agar tidak ada oknum luar yang mengganggu program pembangunan desa tanpa dasar hukum yang jelas.

Sumber: