Test PPPK Guru 2024 Picu Polemik, DPRD Demak Diharapkan Jembatani ke Pusat

Ia juga berharap agar pihak terkait memprioritaskan yang honorer PPPK tahap 1 masuk ke data data di BKN. 

"Kami mohon pimpinan menolak rekruitman di luar database," pintanya.

BACA JUGA:Abrasi Pesisir Demak Makin Parah Mata Pencaharian Petani Tambak Nyaris Hilang

BACA JUGA:Marwah Guru Dihina, Ribuan Santri Demak Gelar Aksi Solidaritas

Sementara Ketua DPRD, Zayinul Fata, menanggapi hal tersebut dengan mengatakan bahwa pegawai honorer atau wiyata yang sudah mengabdi 10 tahun harus segera diselesaikaan.

"Saya akan koordinasi dgn BKN agar mampu mengoptimalisasi-optimalisasi, sehingg tahap 1 yang tidak masuk, minimal harus diselesaikan. Itulah yang harus kita fokuskan," ucapnya 

Ia mengakui bahwa pemwrintah perlu hati-hati, namun pihaknya mengimbau agar azas kebijakan pemerintah untuk lebih ke aspek keadilan sosial, terutama soal gaji yang hanya diterima 350 setiap bulannya.

"Ini bukan hal yang sederhana, gaji 350 ribu?  tak bisa membayangkan. Sebenarnya beban keuangan seperti apa yang ditanggung Pemda tidak mampu membayarkan gaji yang layak," ucapnya.

BACA JUGA:Pemusnahan 3.612 Botol Miras: Polres Demak Siap Amankan Malam Tahun Baru

BACA JUGA:Libur Natal dan Tahun Baru Pengunjung Destinasi Wisata Keluarga Demak Naik Signifikan

Ia pun menjanjikan bahwa akan ke Jakarta untuk bertemu dengan MenPan dan BKN mewakili aspirasi dan harapan GTT PTT Demak.

"Minggu ini kita akan ke Jakarta diskusi dengan kemenpan dan bukan untuk mewakili getirnya panjenengan semua," pungkasnya.

 

 

Sumber: