Tunjangan Kenaikan Gaji Terancam Hangus, 249 Ribu Guru non ASN di Indonesia Belum Tersertifikasi

 Tunjangan Kenaikan Gaji Terancam Hangus, 249 Ribu Guru non ASN di Indonesia Belum Tersertifikasi

- Wamendikdasmen Fajar Riza membawa angin segar terkait kebijakan Pemerintah bagi dunia pendidikan di Indonesia. -arief pramono/diswayjateng.id-

KUDUS, diswayjateng.id - Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menghadirkan kebijakan inklusif pada tahun 2025 mendatang.

Yakni para guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) bisa mengajar atau ditempatkan di sekolah asal dan sekolah swasta.

Tentu dengan kebijakan Kemendikdasmen di bawah Abdul Mu’ti, membawa angin segar bagi dunia pendidikan di Indonesia.

Hal itu diungkapkan Wakil Menteri Dikdasmen, Fajar Riza UI Haq, saat meresmikan kampus SD Asyiyah Multilingual Darussalam (SDA Mulida) Kabupaten Kudus, 30 November 2024. 

BACA JUGA:Pilkada Kudus Usai, PJ Bupati Hasan: Kita Hilangkan Sekat Perbedaan dan Singkirkan Kubu-kubu Politik

BACA JUGA:Peduli Media dan Penyiaran, Rektor IAIN Kudus Diganjar Award KPID Jateng 2024

Dalam kesempatan itu, Fajar juga menyoroti tunjangan kinerja guru berbasis sertifikasi  Negara (ASN).

Bagi mereka yang telah mengantongi sertifikasi, Pemerintah bakal menaikan tunjangan kinerja dari Rp 1,5 juta menjadi Rp 2 juta.

“Kebijakan Presiden Prabowo yang baru saja diumumkan, bagi guru non ASN yang sudah bersertifikasi yang mulanya gajinya Rp 1,5 juta itu naik menjadi Rp 2 juta. Adapun guru non ASN yang sertifikasi baru, langsung Rp 2 juta,” terang Fajar.

Karena itu, Wamendikdasmen Fajar pun mendorong kepada kalangan guru non ASN yang belum bersertifikasi, agar segera mengikuti proses sertifikasi terlebih dahulu.

BACA JUGA:Duet Arsitek dan Dokter Cantik, Samani-Belinda Berjaya di Pilkada Kudus

BACA JUGA:Cegah Kericuhan dan Sabotase, Ribuan Aparat Gabungan Amankan 1160 TPS di Kudus

Fajar mengaku bahwa kewenangan Kemendikdasmen hanyalah sebatas meningkatkan tunjangan kinerja guru berbasis sertifikasi saja.

Bahkan hingga saat ini, masih ada sekitar 249 ribu guru di semua tingkatan sekolah di Indonesia, yang belum menempuh pendidikan Diploma 4 (D4) atau Sarjana (S1). Padahal syarat guru penerima sertifikasi harus lulus dari D4 atau S1.

“Kami mendorong agar ikut proses sertifikasi terlebih dahulu, karena kami rumusnya meningkatkan tunjangan kinerja guru berbasis sertifikasi,” tukasnya.

Selain kabar tentang kesejahteraan guru, kata Fajar, Kemendikdasmen juga berupaya melakukan pemerataan jumlah guru di Indonesia.

BACA JUGA:Ditahbiskan Duta Teknologi 2024, Ilining Uswatuun Khasanah Bawa Angin Segar Pendidikan di Kudus

BACA JUGA:ASTI Kudus Torehkan Prestasi Spektakuler di Penghujung Tahun 2024

“Redistribusi guru perlu dilakukan guna memecahkan jumlah guru yang menumpuk di satu daerah dan menempatkan ke daerah yang kekurangan guru," ujar Fajar.

Wamen Fajar juga menekankan pentingnya kebijakan yang inklusif guna mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua.

Karena itu, akses layanan pendidikan harus didapat oleh semua anak Indonesia dan semua lembaga yang menyelenggarakan pendidikan.

Fajar menegaskan, sistem pendidikan harus mampu mengatasi ketimpangan sosial yang terjadi di masyarakat.

BACA JUGA:Menyapa Ribuan Buruh di Kudus, Andika Pasang Badan Lindungi Industri Rokok Agar Tak Mati

BACA JUGA:Dilaporkan Tak Bayar Utang, Juragan Bus Haryanto Kudus PO Meradang

Untuk itu, negara melalui pemerintah perlu hadir memberikan kebijakan yang berkeadilan untuk masyarakat, khususnya pada bidang pendidikan.

Fajar menyebut bahwa saat ini di Indonesia terdapat kurang lebih 439.000 sekolah. Dari jumlah ratusan sekolah tersebut, sebanyak 60% nya adalah sekolah swasta.

“Kerja sama perlu dilakukan dengan lembaga pendidikan swasta dan tidak membedakan antara sekolah negeri dan swasta," pinta Fajar.

Wamen Apresiasi SDA Mulida Kudus

Wamen Fajar  yang didampingi Ketua PP Muhammadiyah, Prof. Dr. KH Haedar Nashir, juga meresmikan kampus SD Aisyiyah Multilingual Darussalam di Desa Getassrabi, Kecamatan Gebog, Kudus.

BACA JUGA:Renovasi Kolam Renang GOR Kudus Bermasalah, LSM Ungkap Dugaan Ketidaksesuaian Proyek

BACA JUGA:Bencana Mengintai Wilayah Kudus, Warga Kota Kretek Diminta Makin Waspada

Ia mengapresiasi kehadiran sekolah pertama di wilayah Kudus yang berkonsep pendidikan berbasis Islam dan multibahasa.

Ia menilai sekolah Mulida Kudus telah merepresentasikan semangat global tanpa menghilangkan identitas nasional.

"Saya sangat kagum dengan sekolah ini, sejak dini para peserta didik telah dikenalkan dengan berbagai bahasa selain bahasa Indonesia. Hal ini merupakan modal baik sekaligus pondasi anak Indonesia menuju Indonesia emas 2045,"  tutur Fajar.

Fajar pun berharap, SDA Mulida dapat membawa kemajuan bagi Kabupaten Kudus ke depannya.

BACA JUGA:Tak Terima Pengasuh Ponpes Dipolisikan, Ratusan Wali Santri Geruduk Mapolres Kudus

BACA JUGA:Dipaksa Kalah Dua Kali PSCS Cilacap, ASTI Kudus Harus Puas Runner Up Piala Soeratin Jateng U15

Selain itu, SD Mulida dapat melahirkan banyak lulusan-lulusan hebat yang berdampak positif untuk kemajuan bangsa Indonesia.

Untuk diketahui, pendirian SD Mulida ini merupakan hasil kerja sama antara Pimpinan Ranting Aisyiyah dan Pimpinan Ranting Muhammadiyah Desa Getassrabi. Proses pembangunan sekolah dimulai sejak awal tahun 2022.

 

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: