Teguh Santosa: Solusi Dua Negara Paling Pas Akhiri Konflik Israel-Palestina
Editor:
Stefy TH|
Jumat 30-09-2022,09:33 WIB
Dari kiri ke kanan: Ketua Umum JMSI Teguh Santosa, Dubes Palestina Zuhair Al Shun, Ketua GNPF Ulama OKU Alikhan Ibrahim, dan tokoh masyarakat OKU di Jakarta Usman Rizal.--
JAKARTA (DiswayJateng) — Perdana Menteri Israel, Yair Lapid, memainkan kartu solusi dua negara ketika berbicara di Sidang Majelis Umum PBB ke-77 hari Kamis (22/9) lalu.
Pemimpin partai tengah Yesh Atid yang pernah menjadi wartawan itu mengatakan, solusi dua negara memberikan kepastian keamanan dan stabilitas ekonomi bagi Israel, juga merupakan jalan keluar paling kredibel untuk mengakhiri konflik dengan Palestina.
Yair Lapid mulai memimpin Israel sebagai perdana menteri sementara pada bulan Juli lalu menyusul pembubaran pemerintahan koalisi yang dipimpin Naftali Bennett. Dalam pemerintahan yang dibubarkan itu Yair Lapid duduk sebagai Menteri Luar Negeri.
Pemilu berikutnya di Israel akan diselenggarakan pada 1 November mendatang untuk merebut 120 kursi Knesset.
Menurut dosen Hubungan Internasional FISIP Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Teguh Santosa, terlepas dari keraguan yang berkembang atas itikad Yair Lapid, solusi dua negara perlu mendapatkan perhatian serius dari masyarakat internasional.
“Mungkin sekali Yair Lapid memainkan kartu ini sebagai strategi menghadapi pemilu untuk membentuk pemerintahan permanen di Israel bulan November ini. Namun, pernyataan Yair Lapid di Sidang Majelis Umum PBB adalah momentum emas yang dapat digunakan komunitas internasional untuk benar-benar mewujudkan perdamaian di kawasan,” ujar Teguh usai memfasilitasi penyerahan bantuan ambulans untuk Kedutaan Palestina dari masyarakat muslim Ogan Komering Ulu (OKU), Sumatera Selatan, Kamis (29/9).
Ambulans yang diserahkan Ketua Gerakan Nasional Pembela Fatwa (GNPF) Ulama OKU H. Alikhan Ibrahim diterima langsung oleh Dubes Palestina Zuhair Al Shun. Sejumlah tokoh masyarakat OKU yang juga hadir dalam penyerahan bantuan ambulans itu adalah H. Mustahiruls Kohar, Dimpu Siburian, Elvis Rahman, Rama Fitrah, H. A. Muchtar, H. M. Marhum, dan H. Usman Rizal.
GNPF Ulama OKU meminta bantuan Teguh Santosa untuk memfasilitasi penyerahan bantuan karena Teguh Santosa dikenal memiliki jaringan yang luas dengan berbagai kedutaan besar negara sahabat di Jakarta.
“Pernyataan Yair Lapid adalah sebuah pengakuan tegas dan terbuka atas eksistensi Negara Palestina. Inilah momentum emas itu,” ujar Teguh yang pernah menjadi Ketua Bidang Luar Negeri PP Pemuda Muhammadiyah dan Ketua Bidang Luar Negeri Persatuan Wartawan Indonesia (PWI).
Teguh menggarisbawahi, kawasan yang kini menjadi sengketa antara Israel dan Palestina memiliki sejarah yang sangat panjang. Relasi kedua bangsa, Arab dan Yahudi, di kawasan itu mengalami pasang surut seiring dengan perjalanan waktu. Ketegangan politik global yang tidak dapat dihindarkan juga ikut mewarnai relasi keduanya sehingga kekerasan menjadi unsur dominan di kawasan setidaknya dalam tujuh dekade terakhir.
“Pekerjaan rumah kita masih banyak. Masyarakat internasional juga perlu membangun pandangan yang lebih konstruktif dalam melihat konflik Israel-Palestina, mengesampingkan sentimen sektarian, serta mengedepankan prinsip demokrasi yang menawarkan perdamaian dan memutus kekerasan, juga perlindungan HAM dan penegakan hukum yang pasti,” ujar Teguh yang kini memimpin Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI).
“Penjajahan Israel terhadap Palestina perlu segera diakhiri, kekerasan terhadap bangsa Palestina perlu segera dihentikan. Yair Lapid menawarkan pendekatan baru dari sisi pemerintah Israel. Semoga ia dapat menyakinkan masyarakat Israel akan arti penting pengakuan kedaulatan Negara Palestina dan penghentian kekerasan terhadap masyarakat Palestina,” demikian Teguh.
Solusi dua negara untuk mengakhiri kekerasan dan penjajahan Israel atas Palestina semakin populer belakangan ini, terutama setelah tahun lalu Presiden Amerika Serikat Joe Biden menyampaikan dukungannya diikuti pembukaan hubungan diplomatik Israel dengan empat negara Arab-Muslim, yakni Uni Emirat Arab, Bahrain, Sudan, dan Maroko.(*)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber:
- Share:
