4 Catatan Penting Fraksi PDIP DPRD Kabupaten Tegal Terhadap LPJ Pelaksanaan APBD 2024
PANDANGAN UMUM - Anggota Fraksi PDIP DPRD Kabupaten Tegal Rosmalia Yuniar membaca Pandangan Umum Fraksi dalam Rapat Paripurna.Foto:Yeri Noveli/diswayjateng.id--
SLAWI, diswayjateng.id - Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Tegal memberikan empat catatan penting terhadap Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Pelaksanaan APBD II Tahun 2024.
Keempat catatan itu disampaikan Ketua Fraksi PDIP Agung Yudhi Kurniawan melalui Pandangan Umum yang dibacakan oleh Anggotanya Rosmalia Yuniar dalam Rapat Paripurna.
Menurut Rosmalia, untuk melengkapi LPJ Pelaksanaan APBD 2024, Fraksi PDI Perjuangan memberikan empat catatan penting.
Yaitu, dokumen yang diberikan pemerintah daerah terlalu fokus pada pencapaian angka dan realisasi keuangan, namun minim evaluasi terhadap output dan outcome dari program atau kegiatan.
BACA JUGA:Fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Tegal Siap Kawal Aspirasi Infrastruktur Jalan Rusak
BACA JUGA:Daerah Irigasi Rambut Cipero Dangkal, DPRD Kabupaten Tegal Desak Normalisasi
"Misalnya, sejauh mana belanja modal berdampak pada pelayanan publik?. Dan apakah realisasi PAD yang tinggi mencerminkan pertumbuhan ekonomi daerah?," kata Rosmalia mempertanyakan.
Diharapkan dalam pelaporan keuangan di masa mendatang, pemerintah daerah tidak hanya menyajikan angka, tetapi juga menambahkan indikator output dan outcome program pembangunan. Sehingga akuntabilitas kinerja lebih jelas terlihat, tidak semata aspek keuangan.
"Kami mendorong Pemkab Tegal untuk melakukan terobosan dalam pemanfaatan APBD Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintahan Pusat," ujarnya.
Dia menjelaskan, terobosan itu tujuannya untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dan Pendapatan Asli daerah (PAD), baik dari sektor pemberdayaan usaha kecil mikro menengah, pertanian, peternakan, pariwisata maupun ekonomi kreatif.
BACA JUGA:Fraksi PKB DPRD Kabupaten Tegal Dukung Ranperda BUMD Aneka Usaha
BACA JUGA:Entaskan Kemiskinan, DPRD Kabupaten Tegal Bentuk Perda BUMD Aneka Usaha
Diharapkan orientasi belanja untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat harus menjadi prioritas dibanding belanja untuk memenuhi kebutuhan birokrasi.
Karena itu Fraksi PDI Perjuangan menyarankan agar pemenuhan hak dasar masyarakat di bidang kesehatan, pendidikan, infrastruktur dan kesejahteraan supaya didahulukan.
Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News
Sumber:
- Share:
