Menurutnya jika dinilai pelaksanaannya sukses namun ada gugatan. Selain itu terkait sosialisasi dan mengenai sumber daya manusia (SDM) dan lainnya. Untuk itu, pihaknya mengingat agar hasil pelaksanaan Pilkada yang dinilainya masih banyak temuan itu, agar menjadi pembelajaran, karena anggaran Pilkada ini tidak sedikit.
"Jadi untuk KPU agar kedepannya lebih baik lagi, khususnya mengenai SDM dan sosialisasi serta alat peraga dirasa masih sangat kurang. Untuk Bawaslu juga sama,"ujarnya.
Tidak memungkiri kata Nur Afna masih terjadi money politik. Pihaknya akan lebih senang jika money politik itu dilarang. Sehingga dalam pencalonan di pemilu tidak harus mengeluarkan uang.
BACA JUGA:Ketua DPRD Kabupaten Pemalang Marah, Kepala Dinas Pendidikan Tidak Hadiri Undangannya
BACA JUGA:Anggota Komisi A DPRD Kabupaten Pemalang Rapat Kerja dengan Perwakilan Kepala Desa
Berbeda yang disampaikan Anggota Komisi A lainya Muhamin dalam rapat kerja itu, memberikan apresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada KPU, karena sejak pemilu dan hingga kemarin pencalonan anggota legislatif namanya selalu lolos sebagai calon legislatif DPRD Kabupaten Pemalang. Sebab tidak ada catatan apapun selalu lolos terus , bahkan setiap menggelar kampanye tidak pernah dibubarkan
Anggota Komisi A yang lain Heru Khundimiarso dalam rapat itu, juga menyoroti soal money politik yang sudah menjadi budaya dan tidak bisa dihilangkan. Karena lemahnya regulasi bukan hanya lemahnya personil.
Karena money politik tidak menggugurkan hasil Pilkada. Diakui money politik menjadi persoalan serius tapi tidak pernah tuntas, buktinya KPU maupun Bawaslu hanya menjalankan ritual - ritual politik.
"Sehingga bagaimana kita menjaga kualitas demokrasi itu menjadi hal yang sulit,"tegasnya.
BACA JUGA:DPRD Kabupaten Pemalang Audiensi dengan Guru Honorer
BACA JUGA:Komisi di DPRD Kabupaten Pemalang Bahas Raperda APBD 2025
Contoh di Bawaslu terkait kasus juga dalam menangani tidak secara tuntas.
Maka Heru Khundimiarso mengajak kepada semua untuk melakukan evaluasi diri, guna sama-sama menjaga kualitas demokrasi kita bisa berjalan dengan baik Diakui money politik itu semuanya melakukan, meskipun ada Panwaslu ada aparat kepolisian tapi itu sepertinya di anggap angin lalu oleh para pelakunya.
Jadi sekali lagi kenapa money politik terjadi karena lemahnya regulasi dan dalam penindakannya juga lemah. Padahal pengawasan itu sampai ketingkat TPS. Buktinya dalam catatan tidak ada satupun pelaku money politik yang ditindak padahal jelas jelas didepan mat
Sedangkan Indiyanto anggota komisi A yang satu ini menilai kerja KPU dan Bawaslu sudah sangat baik, terbukti pelaksanaan Pilkada sukses dan terksana dengan baik.
BACA JUGA:DPRD Kabupaten Pemalang Rapat Paripurna Persetujuan Raperda APBD Tahun Anggaran 2025