DEMAK, diswayjateng.id - Aksi damai tuntut kehidupan layak dan manusiawi dilakukan guru honorer se- Kabupaten Demak tang tergabung dalam Forum Honorer R2 dan R3 di Gedung DPRD Kabupaten Demak.
Aksi yang berawal dari alun - alun Demak itu pun sekira tiga ratus guru honorer menggunakan sepeda motor menuju gedung DPRD Kabupaten Demak untuk menggelar aksi damai dan melakukan audiensi dengan Ketua DPRD Demak.
Dalam orasi yang dilakukan secara bergantian pihak Honorer R2 dan R3 menyerukan minimnua formasi dalam seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) 2024 dengan menuntut kepastian sebagai tenaga pendidik.
Sementara itu 30 perwakilan guru honorer R2 dan R3 melakukan audiensi dengan pimpinan DPRD Demak, Zayinul Fata yang mana pihaknua menyambut baik aspirasi tersebut dan menegaskan dukungan penuh terhadap perjuangan para guru honorer.
Ketua DPRD pun menyampaikan bahwa pihaknya telah melakukan komunikasi intensif dengan Bupati Demak agar program terkait guru tidak tetap (GTT) dan pegawai tidak tetap (PTT) segera mendapat solusi.
"Kami juga meminta Bupati Demak untuk akan ulang kebutuhan anggaran, dengan memperhitungkan belanja yang efektif dan efisien sehingga tak ada guru yang dikorbankan,” ujar Zayin.
Dalam audiensi tersebut juga disampaikan terkait kebijakan P3K paruh waktu dari Kementrian PAN-RB yang mana dalam penerapannya harus di selaraskan dengan Pemerintah Daerah.
Ketua Komisi D DPRD Demak, Mukti Kholil, menegaskan pentingnya memperjuangkan perbaikan gaji guru honorer.
"Kami ingin memastikan gaji mereka minimal setara dengan UMR Kabupaten Demak,” ujarnya.
Dalam audiensi dengan DPRD disimpulkan bahwa untuk gaji P3K paruh waktu besarannya akan disesuaikan dengan UMK serta akan mengusulkan 1500 GTT PTT agar dapat menjadi P3K penuh waktu.
Koordinator aksi, Edy Setiyawan, mengungkapkan bahwa sebagian guru honorer masih menerima gaji jauh di bawah standar.
"Ada yang hanya Rp200.000 hingga Rp300.000 per bulan. Kami berharap pemerintah memberikan kebijakan yang lebih manusiawi, termasuk gaji setara UMR dan penghapusan potongan tidak wajar dari dana BOS,” tegasnya.
Aksi yang melibatkan sekitar 300 guru honorer dari berbagai wilayah di Kabupaten Demak ini juga mendapat dukungan dari sejumlah anggota DPRD, seperti Muadzom, Fathan, dan Bambang.
Dalam aksi tersebut eserta aksi membawa poster dan spanduk bertuliskan aspirasi mereka, seperti “Hargai Pengabdian Kami, PPPK Harga Mati,” “Kami Tak Butuh Kuota HP, yang Kami Butuhkan Penambahan Kuota PPPK,” hingga “Pengabdian Kami Lebih dari 10 Tahun" dan masih banyak lagi.