PEKALONGAN, jatengdisway.id – Ketua Bawaslu Kabupaten Pekalongan, M. Thohir, tiba-tiba mengundang acara silaturahmi dan Konsolidasi Paguyuban Kepala Desa (PKD) se-Kabupaten Pemalang yang digelar di Hotel Grand Dian, Wiradesa, Kabupaten Pekalongan, pada Selasa, 22 Oktober 2024.
Kedatangannya berdasarkan laporan dugaan pengarahan dukungan politik kepada salah satu pasangan calon (paslon) Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah.
Acara yang seharusnya menjadi ajang silaturahmi itu berubah menjadi pusat perhatian setelah adanya informasi bahwa beberapa kepala desa (kades) diduga diarahkan untuk mendukung salah satu paslon di Pilgub Jateng 2024.
Thohir menyatakan, kehadirannya merupakan bagian dari tugas Bawaslu dalam menjaga netralitas para kepala desa, terutama terkait larangan keterlibatan kepala desa dalam kampanye politik.
Ketika Bawaslu tiba di lokasi sekitar pukul 16.30 WIB, acara yang berlangsung di hall lantai dua hotel itu sudah bubar. Bahkan, spanduk acara sudah diturunkan.
BACA JUGA: Bantah Ada Ijazah Palsu, KPU Batang Pastikan Verifikasi Langsung ke Sekolah Para Paslon
BACA JUGA: Aliansi Masyarakat Pertanyakan Keabsahan Ijazah Paslon Bupati Batang 2024
“Bawaslu datang, acara langsung bubar,” ungkap M. Thohir saat diwawancarai di lokasi.
Ia menegaskan, bahwa jika benar para kades diarahkan untuk mendukung salah satu paslon, hal itu jelas melanggar undang-undang yang berlaku.
Thohir juga mengingatkan, keterlibatan kepala desa dalam politik praktis lewat Pasal 280 ayat 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, yang secara tegas melarang kepala desa terlibat dalam aktivitas kampanye atau memberikan dukungan politik kepada paslon tertentu.
Jika terbukti, pelanggaran ini bisa berakhir pada sanksi pidana.
Sementara itu, tim advokasi Andika-Hendi, Jhon Ricard, yang kebetulan melintas di sekitar Pemalang, menyampaikan bahwa dirinya mendapatkan informasi tentang pertemuan tersebut dari pihak lain.
Setelah melakukan pengecekan, ia menemukan adanya dugaan bahwa pertemuan tersebut memang memiliki agenda politik terselubung.
BACA JUGA: Keliling Lokasi Proyek, Plt Walikota Pekalongan Temukan Kekurangan Ini
Jhon Ricard bahkan mengklaim sudah mengantongi bukti berupa rekaman resmi dari acara tersebut yang menunjukkan bahwa sejumlah kepala desa dikumpulkan dan diarahkan untuk mendukung salah satu paslon.