DISWAYJATENG, SLAWI - Setelah koordinasi dan sosialisasi tata cara proses usulan data dan verifikasi validasi DTKS di kantor pusat. Saat ini Dinas Sosial Kabupaten Tegal secara maraton melakukan bimtek di semua desa yang ada di Kabupaten Tegal.
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tegal Iwan Kurniawan melalui Kabid Linjamsos dan Kebencanaan Mohammad Agus Fauzan menyatakan, kegiatan ini dilakukan untuk menyebarluaskan informasi. Serta membangun sinergitas dan efektivitas guna meningkatkan kualitas DTKS.
"Sesuai jadwal, usai melakukan bimtek di seluruh desa yang ada di Kecamatan Kramat dengan melibatkan Kecamatan Warureja, Suradadi, Tarub dan Talang," ujarnya.
BACA JUGA:Banyak Pelaku Usaha yang Belum Lengkapi Perizinan, DPRD Kabupaten Tegal Bilang Begini
Untuk wilayah atas sosialisasi dilakukan untuk desa yang ada di Kecamatan Jatinegara, Bojong dan Bumijawa. Sosilaisasi di salah satu kedai pihaknya lakukan untuk desa di Kecamatan Baslapulang, Pagerbarang dan Margasari.
Sementara penggunaan Aula Dinas Sosial digunakan untuk sosialisasi Kecamatan Slawi, Adiwerna, Lebaksiu, Pangkah, Kedungbanteng, Dukuhturi, dan Dukuhwaru.
"Hal ini berkaitan dengan adanya pembaruan mekanisme pengusulan DTKS dengan lebih memberikan peran kepada desa dan kelurahan," ungkapnya.
BACA JUGA:Pabrik di Kabupaten Tegal Diminta Rekrut Tenaga Kerja Pria
Diharapkan, adanya peningkatan tata kelola pemutahiran data. Melalui perubahan kebijakan terkait dengan tata cara proses usulan data dan verval DTKS. Selebihnya, melalui kegiatan diharapan mampu meningkatkan akuntabilitas, kualitas dan tanggung jawab.
Dalam DTKS, untuk dilakukan penyesuaian terhadap tata cara proses usulan data serta verifikasi dan validasi. Ke depan, dia mendorong setiap desa dan kelurahan melakukan pemutahiran data secara dinamis.
"Serta mengoptimalkan penggunaan aplikasi SIKS NG dalam pengelolaan data pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial," tegasnya.
BACA JUGA:APBD Kabupaten Pemalang Tahun 2023, Total Investasi Tembus Rp7,85 Miliar
Mengingat pentingnya pelaksanaan verval sebagai upaya mendukung kegiatan penanggulangan kemiskinan, maka perliu dukungan semua stake holder terkait. Agar secepatnya menyesuaikan perubahan mekanisme serta bersinergi dalam pengelolaan DTKS. Nantinya, akan tercapai pengelolaan data yang baik, tepat sasaran dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (adv)