JAKARTA (DiswayJateng) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan bertindak tegas kepada pihak-pihak tertentu yang sengaja memberikan perlindungan terhadap tersangka Ketua DPD PDI Perjuangan Kalimantan Selatan (Kalsel) Mardani H Maming dengan pidana menghalangi penyidikan.
Hal itu ditegaskan langsung oleh Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata saat disinggung adanya dugaan pihak-pihak tertentu yang sengaja memberikan arahan kepada saksi-saksi dan tersangka untuk tidak hadir memenuhi panggilan tim penyidik KPK.
"Menghambat proses penyidikan gitu? Kalau ada yang mengarahkan sengaja memberikan perlindungan terhadap tersangka yang sudah kita tetapkan untuk sembunyi, mungkin yang menganjurkan atau melindungi tersangka yang sudah dipanggil secara layak tapi tidak hadir itu bisa saja menghalangi proses penyidikan," tegas Alex kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada Kav 4, Setiabudi, Jakarta Selatan, Kamis (21/7).
Pihak-pihak yang mencoba menghalangi atau merintangi penyidikan bisa dijerat pidana lantaran sudah diatur di dalam Pasal 21 UU Tindak Pidana Korupsi, yang berbunyi "Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 12 tahun dan atau denda paling sedikit Rp150 juta dan paling banyak Rp600 juta."
Alex pun memastikan, berdasarkan KUHAP, ketika tersangka ataupun saksi yang sudah dua kali dipanggil secara pantas tidak hadir, penyidik mempunyai kewenangan untuk menjemput secara paksa untuk diperiksa.
"Kita sedang upayakan dengan cara-cara yang sesuai dengan KUHAP," pungkas Alex.