Jateng Raih Dua Penghargaan KPK, Gubernur Ahmad Luthfi Perkuat Tata Kelola Pemerintahan Bersih

YOGYAKARTA, diswayjateng.com – Jawa Tengah meraih dua penghargaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Penghargaan ini diterima langsung Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi pada puncak peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2025 di Bangsal Kepatihan, Kantor Gubernur DIY, Selasa (9/12/2025).

Penghargaan tersebut meliputi kategori Forum Komunitas Penyuluh Antikorupsi dan Ahli Pembangun Integritas (Kompak API) Terbaik dalam Pemberdayaan Penyuluh Antikorupsi (Paksi), serta Peringkat III Tata Kelola Pemerintah Daerah Tahun 2025 untuk kategori pemerintah provinsi.

“Penghargaan ini memotivasi aparatur pemerintah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, untuk terus menciptakan birokrasi yang good and clean governance. Ini merupakan representasi pelayanan kita kepada masyarakat,” ujar Ahmad Luthfi usai acara.

Dengan capaian tersebut, Pemprov Jateng menegaskan komitmen mempertahankan sekaligus meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih.

Isu integritas ditempatkan sebagai salah satu prioritas pembangunan, bahkan ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama dalam RPJMD 2025–2029 dan menjadi bagian dari 136 program gubernur.

Program penguatan integritas mencakup peningkatan kualitas ASN, penerapan zona integritas di OPD hingga BUMD/BLUD, serta pelatihan antikorupsi berbasis ISO 37001 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP).

Penguatan juga dilakukan pada Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) baik dari sisi anggaran maupun kompetensi SDM agar mampu mengawasi tata kelola hingga tingkat desa.

Selain itu, berbagai upaya pencegahan korupsi diperkuat melalui pengendalian gratifikasi, pelaporan LHKPN, pendidikan antikorupsi, manajemen risiko, hingga mitigasi benturan kepentingan.

Seluruh langkah ini diselaraskan dengan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) dan Monitoring Center for Prevention (MCP) KPK.

Di sektor pendidikan, program Sekolah Berintegritas (SBI) yang dimulai sejak 2023 kini mencakup 104 sekolah—terdiri atas 44 SMA, 45 SMK, dan 15 SLB—dengan fokus pada penanaman nilai integritas, penyusunan rencana aksi, serta pembentukan lingkungan sekolah yang aman dari kekerasan dan praktik tidak jujur.

Inisiatif Desa Antikorupsi juga terus diperluas. Sejak direplikasi pada 2022, program ini telah berkembang di 29 kabupaten dengan capaian 113 desa bersertifikat antikorupsi pada 2025, serta 297 desa lainnya yang saat ini tengah berproses menuju sertifikasi.

Upaya tersebut menunjukkan hasil signifikan. Reformasi birokrasi Jateng mencatat skor 91,28, akuntabilitas kinerja 82,63, dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) berada pada Level 3 dengan skor 3,471.

Indeks efektivitas pencegahan korupsi berada di Level 3 (3,096), demikian pula manajemen risiko (3,378). Tingkat kepatuhan pelaporan LHKPN mencapai 100 persen dari 1.840 wajib lapor.

Pada 2024, nilai Monitoring Center for Prevention (MCP) KPK mencapai 90,8, sementara skor Stranas PK 2023–2024 berada di angka 98,29, tertinggi secara nasional.

Sumber: