Bupati Pati Sudewo Ditangkap KPK, Pemprov Jateng Belum Tunjuk Plt Bupati Pati

Bupati Pati Sudewo Ditangkap KPK, Pemprov Jateng Belum Tunjuk Plt Bupati Pati

Wakil Gubernur Jateng Taj Yasin saat wawancara dengan wartawan di Wisma Perdamaian Semarang Selasa 20 Januari 2026-Umar Dani -

SEMARANG, diswayjateng.com – Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen angkat bicara terkait penangkapan Bupati Pati Sudewo oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Hingga kini, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah belum menunjuk Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Pati dan memilih menunggu pengumuman resmi dari KPK.

Wagub Jateng yang akrab disapa Gus Yasin mengatakan, pihaknya baru menerima informasi terkait Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan KPK terhadap Sudewo. Pemprov Jateng, lanjutnya, menghormati sepenuhnya proses hukum yang sedang berjalan.

“Kita sama-sama menunggu bagaimana nanti KPK memberikan penjelasan secara resmi,” kata Gus Yasin saat ditemui di Wisma Perdamaian di jalan Imam Bonjol , Kecamatan Semarang Tengah, Selasa 20 Januari 2026

Gus Yasin menegaskan, Pemprov Jateng mendukung langkah penegakan hukum yang dilakukan KPK. 

Namun, hingga saat ini belum ada langkah administratif yang diambil karena status hukum Bupati Pati Sudewo belum diumumkan secara resmi sebagai tersangka.

“Karena belum ada pengumuman resmi dari KPK, kita masih menunggu. Kita hormati proses hukum yang berjalan,” ujarnya.

Ia juga memastikan, sampai sekarang belum ada penunjukan Plt Bupati Pati. Pemprov Jateng akan bersikap setelah KPK menyampaikan hasil pemeriksaan secara terbuka.

“Masih menunggu pengumuman dari KPK. Proses hukum masih berjalan, jadi kita hormati dulu,” imbuhnya.

Menanggapi informasi adanya reaksi masyarakat Pati pascapenangkapan tersebut, Gus Yasin menyebut pihaknya belum dapat memastikan kebenarannya karena belum ada pernyataan resmi dari KPK.

“Semua masih sebatas informasi di media. Kita tunggu penjelasan resmi dari KPK,” katanya.

Terkait penanganan banjir di Kabupaten Pati, Gus Yasin menegaskan tidak ada gangguan meski kepala daerahnya sedang berurusan dengan KPK. Pelayanan kepada masyarakat terdampak banjir, menurutnya, tetap berjalan normal.

“Pasokan makanan, obat-obatan, serta pelayanan kesehatan bagi masyarakat terdampak banjir tetap berjalan,” jelasnya.

Ia menambahkan, masyarakat dapat mengakses layanan pemerintah melalui aplikasi Jateng Ngopeni Nglakoni, termasuk bagi korban banjir yang membutuhkan penanganan khusus seperti lansia, ibu hamil, maupun penderita stroke.

Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News

Sumber:

Berita Terkait