100 Hari Kerja Pimpin Sragen, Bupati dan Wabup Lebih Fokus Kemiskinan dan Perekonomian

Kantor pemerintah kabupaten sragen--Mukhtarul Hafidh / diswayjateng.id
SRAGEN. diswayjateng.id - Seratus hari sudah kepemimpinan Bupati Sragen Sigit Pamungkas dan Wakil Bupati Sragen berjalan. Ada sejumlah kebijakan berpihak pada masyarakat kecil yang dijalankan, namun juga dihadapkan pada sejumlah persoalan pada 100 hari kerja Bupati dan Wabup Sragen.
Salah satu kebijakan yang menarik perhatian di awal masa jabatan adalah penggratisan parkir selama dua bulan di Pasar Sukowati.
Kebijakan yang berakhir pada pertengahan Mei ini diharapkan dapat menarik pengunjung pasar. Selain itu, pasangan Sigit-Suroto juga memfokuskan perhatian pada pengentasan kemiskinan ekstrem.
Selama Safari Ramadan, bupati dan wakil bupati secara langsung mengunjungi 21 desa dari total 61 desa miskin ekstrim di Sragen. Dengan harapan bisa dientaskan dalam tahun pertama kepemimpinan mereka.
BACA JUGA:Fasilitas Taman Kota Sragen Rusak Parah, Tak Aman untuk Anak-anak
BACA JUGA:Pemkab Sragen Siapkan Anggaran Puluhan Miliar Untuk Bayar Gaji ke 13 ASN
Lalu membuat kebijakan bebas denda pajak bumi dan bangunan (PBB) selama Ramadan. Selain itu menghibahkan lahan untuk pembangunan sekolah rakyat di kawasan Nglangon.
Untuk menggenjot perekonomian lokal, Bupati Sigit meresmikan night market di timur kantor pemda lama.
Namun, tidak hanya kebijakan positif, situasi di Sragen juga memaksa pasangan ini menemui beberapa masalah. Salah satunya terkait penjualan pupuk bersubsidi.
Diduga kuat, banyak kios pupuk lengkap (KPL) yang menjual pupuk secara paketan dengan pupuk non subsidi kepada petani.
BACA JUGA:Fee Dana Aspirasi DPRD Sragen, Kades Anggap Hal Yang Wajar
BACA JUGA:Peredaran Narkotika di Sragen Meresahkan, Menjadi Ancaman Generasi Muda
Persoalan ini memaksa Bupati Sigit untuk angkat bicara dan berkoordinasi langsung dengan Pupuk Indonesia (PI).
Tantangan lain yang muncul selama 100 hari kerja adalah belum adanya lelang proyek yang bersumber dari APBD lantaran dampak kebijakan efisiensi pemerintah.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber: