Tajam! Mantan Sekda Tatag Prabawanto Kritik Pedas Tata Kelola Birokrasi Pemkab Sragen

SRAGEN, diswayjateng.com – Mantan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sragen, Tatag Prabawanto, melontarkan kritik keras terhadap manajemen birokrasi dan tata kelola pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sragen dalam beberapa bulan terakhir. Dia menilai langkah pimpinan daerah, dalam hal ini Bupati, tidak mampu mengoptimalkan potensi yang ada.

Tatag menegaskan bahwa kebijakan tata kelola pemerintahan di Sragen saat ini dinilai "tidak sehat". Kritik utama diarahkan pada kebijakan penataan dan mutasi birokrasi yang dilakukan. Apalagi pemkab Sragen kembali membuka kesempatan pengisian posisi jabatan kepala dinas. 

BACA JUGA: Empat Jabatan Kepala Dinas Yang Kosong di Sragen Mulai Dibuka

BACA JUGA: Dishub dan Polres Tegal Temukan Dua Bus Pariwisata Tak Layak Jalan

Menurut Tatag, keputusan mutasi yang diambil Bupati seolah-olah membuat para birokrat berada dalam kondisi yang tidak nyaman dan penuh tekanan. "Keputusan penataan mutasi seolah Bupati membuat birokrat makan tidak sehat, minum tidak segar, (dan) tidur tidak nyenyak," ungkap Tatag Prabawanto.

Lebih lanjut, Tatag menyoroti keputusan penggeseran sejumlah pejabat ke posisi fungsional. Ia menilai langkah tersebut dilakukan secara setengah-setengah dan kurang strategis.

"Ada pula yang digeser fungsional, namun sebelum ambil sikap seperti itu semestinya ambil sosok definitif dulu," kritiknya.

Saat ini, banyak posisi strategis diisi oleh Pelaksana Tugas (PLT). Pengisian jabatan dengan PLT ini, menurut Tatag, berdampak pada terhambatnya pengambilan keputusan strategis. "Sekarang diisi PLT, tidak jauh, kebijakan strategis tidak berani memutuskan," tegasnya.

Mantan Sekda ini juga mempersoalkan penempatan profesional di level kepala dinas yang dinilainya "kurang pas". Secara keseluruhan, Tatag menilai proses manajemen birokrasi yang dijalankan Pemkab Sragen belakangan ini terasa "setengah-setengah". 

Dia bahkan memperingatkan agar pimpinan tidak menganggap remeh urusan pemerintahan daerah. Apalagi sampai menyamakannya dengan kegiatan yang lebih sederhana. "Jangan ibaratkan mengurusi pemerintahan seperti mengurusi mahasiswa KKN," tutupnya memberikan analogi latar belakang Bupati Sigit Pamungkas yang seorang akademisi.

Sumber: