Ormas dan LSM Desak Transparansi Polisi dalam Kasus Penembakan Siswa

SEMARANG, diswayjateng.id – Peristiwa tewasnya siswa SMK Negeri 4 Semarang akibat ditembak oleh oknum aparat memicu kemarahan sejumlah lembaga. 

Forum Ormas dan LSM Bersatu Jawa Tengah mendesak Aparat Penegak Hukum (APH) untuk mengusut tuntas kasus tersebut secara transparan dan adil.

Koordinator Forum Ormas dan LSM Bersatu Jawa Tengah, Adhi Siswanto Wisnu Nugroho mengatakan, pihaknya meminta kepolisian untuk segera mempublikasikan bukti visum korban.

"Kami juga meminta Polrestabes Semarang untuk melakukan rekonstruksi terbuka dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat" kata Adhi Siswanto dalam jumpa pers dengan wartawan di sebuah kafe di Semarang, Selasa sore 26 November 2024

BACA JUGA:Pra-Rekonstruksi Penembakan Siswa SMK 4 Semarang Dilakukan di 3 Titik

Adhi juga meminta Propam Polda Jateng untuk menyelidiki kondisi kesehatan oknum polisi yang diduga sebagai pelaku, termasuk apakah sedang dalam tugas atau di bawah pengaruh alkohol.

"Kami akan terus mengawal kasus ini agar penanganannya terbuka dan transparan.," tegas Adhi.

Adhi juga mempertanyakan pernyataan Kapolrestabes Semarang yang menyebut korban sebagai anggota geng motor.

 Menurutnya, klaim tersebut perlu dibuktikan karena korban merupakan anggota Paskibra yang menjalani seleksi ketat dan disiplin tinggi.

BACA JUGA:AMPA Gelar Aksi Duka Cita Keprihatinan di SMK 4

"Apakah benar oknum polisi yang menembak sedang bertugas atau dalam kondisi lain? Kami juga meminta bukti dari rekaman CCTV di sekitar lokasi kejadian untuk memastikan fakta," tambahnya.

 Ia menekankan pentingnya keadilan tanpa ada penggiringan opini yang merugikan korban, yang diketahui sebagai anak piatu.

Anggota Forum Ormas dan LSM Bersatu lainya, Joko Budi Santoso dari lembaga Pekat meminta Kepolisian untuk menjunjung tinggi transparansi dalam penanganan kasus ini, sesuai dengan slogan Presisi Polri.

"Kami meminta aparat bertindak terbuka tanpa tebang pilih. Jika ada kesalahan, pelaku harus diberi sanksi tegas, termasuk pemecatan jika diperlukan," ujar Joko.

Sumber: