Respon Datar Ketua DPRD Blora atas Kasus Bentrok Warga Jurangjero dengan PT KRI, Hanya Buka Layanan Aduan

BLORA, diswayjateng.id - Respon kalangan DPRD Blora atas kasus bentrok antara warga Desa Jurangjero, Kecamatan Bogorejo dengan PT Kapur Rembang Indonesia (PT KRI) hanya datar saja.

Bahkan tidak satupun anggota DPRD Blora yang turun ke bawah melihat secara langsung kondisi warga Jurangjero pasca insiden bentrok.

Sebagai bentuk respon atas kasus tersebut DPRD Kabupaten Blora hanya membuka ruang pengaduan bagi warga Desa Jurangjero.

Ketua DPRD Blora, Mustopa mengatakan jika pihaknya membuka ruang pengaduan bagi warga Desa Jurangjero untuk mengadu dan menyampaikan aspirasi.

BACA JUGA:Berstatus Tersangka Kasus Judi Online, Pegawai Satpol PP Blora Masih Boleh Bekerja dan Digaji

BACA JUGA:Terkait Kasus PT KRI, Bupati Rembang Minta Perusahaan Tak Beroperasi Sebelum Kantongi Izin

"Kami persilakan warga Desa Jurangjero untuk duduk bersama. Apa yang menjadi keresahan selama ini, bisa disampaikan ke kami dan kami tunggu di DPRD," ujar Mustopa, Selasa 19 November 2024.

Dikatakannya, ia telah mendapat informasi terkait dugaan penganiayaan kepada tujuh warga Jurangjero.

Pihaknya mengaku prihatin dan bakal membuka pintu audiensi bagi warga yang ingin sampaikan aspirasi.

Mustopa berencana berkunjung ke DPRD Rembang untuk membahas permasalahan warga Jurangjero dengan PT KRI tersebut.

Namun, terlebih dahulu perlu mendengar langsung dari warga terdampak. Supaya bisa mendudukan perkara yang sedang terjadi.

"Kami juga harus tahu, duduk bersama dengan warga yang terdampak ini. Kalau sudah, baru ke depannya ke sana (Rembang)," ungkapnya.

Terpisah, Kepala Desa (Kades) Jurangjero Suwoto mengungkapkan, sejak berdirinya PT KRI pada 2024 lalu yang berbatasan langsung dengan desanya, warrga terdampak asap pembakaran dari aktivitas pabrik.

BACA JUGA:25 Sampel Makanan di Pasar Sido Makmur Diuji Dinas Pangan Blora, Hasilnya Ada yang Mengandung Zat Berbahaya

Sumber: