Sempat Tegang, Pendukung Agustin-Iswar Keluarkan Paket Slebaran Dukungan Paslon 02 Saat Debat Terakhir

"Kami sudah mendapatkan informasi, bahkan kami juga sudah menemukan terkait dengan paket yang dikirimkan via pos. Kami juga sudah memberikan himbauan kepada Paslon dan jasa ekspedisi," katanya.

"Terkadang peserta ini malah berpikirnya, kalau enggak diatur berarti enggak dilarang. Berbeda perspektifnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) pun sama, artinya kalau memang itu tidak diatur dalam ketentuan berarti itu bukan metode yang diperbolehkan untuk dilakukan," katanya.

Arief menyampaikan, metode-metode kampanye bisa berupa tatap muka, kampanye terbatas dan kampanye rapat umum.

"Nah, selebaran itu bisa digunakan melalui salah satu metode kampanye tersebut, bukan melalui paket pos," jelasnya.

BACA JUGA:600 Surat Suara Rusak, KPU Kota Semarang Mulai Lakukan Pengepakan Logistik Pilkada Serentak

BACA JUGA:Wali Kota Semarang: Pastikan Lokasi TPS Aman dari Banjir dan Tanah Longsor

Ia menceritakan, informasi terkait paket yang berisi slebaran paslon ini didapat dari masyarakat yang dilaporkan petugas bawaslu tingkat Kelurahan dan Kecamatan dan diteruskan ke KPU.

"Kami dapat informasi tersebut dari masyarakat, dengan inisiatif melaporkan kejajaran kami di tingkat Kelurahan dan Kecamatan, sehingga bisa kita teruskan ke KPU. Dan saat ini paket tersebut sudah dikembalikan," jelasnya.

Meskipun paket tersebut sudah tertulis nama dan alamat, namun dari pihak ekspedisi melakukan pengiriman secara acak setiap rumah.

"Pihak ekspedisi ini mungkin tidak secara langsung bertemu dengan warga atau alamat yang dituju. Paket tersebut sengaja diletakan, karena banyak ditemukan paket tidak sesuai dengan alamat yang ditujukan," kata Arief.

BACA JUGA:Kepala BPBD Kota Semarang: Jangan Membangun TPS Di Lokasi Rawan Tanah Longsor dan Banjir

BACA JUGA:Hadapi Musim Hujan Dan Potensi Gempa Megathrust, BPBD Kota Semarang Adakan Apel Gladi Lapang Siaga Bencana

Pihaknya sudah melakukan penelusuran terkait paket slebaran tersebut, yang dikirimi dari posko salah satu paslon.

Namun, pada kasus metode kampanye seperti ini tidak ada sanksi yang berdampak, lebih kepada himbauan.

"Kami himbau paslon dapat memanfaatkan waktu yang tinggal 13 hari ini, dan menghimbau paslon tidak mengulangi serta ekspedisi bisa berhenti mengirimkan paket-paket tersebut," jelasnya.

Sumber: