Bupati Pemalang Mansur Hidayat akan Laksanakan Rekomendasi KASN, Sanksi Pejabat yang Terlibat Masalah Hukum

DISWAYJATENG, PEMALANG -  Bupati Pemalang Mansur Hidayat usai dilantik dihadapkan banyaknya persoalan yang harus segera diselesaikan. Selain rusaknya tatanan birokrasi akibat dampak terjadi kasus jual beli jabatan di era kepemimpinan Mukti Agung Wibowo, juga masalah-masalah program pembangunan yang lain yang mendesak.

BACA JUGA:7 Pinjol Tanpa Verifikasi Wajah dan Foto KTP Resmi OJK Terbaru 2023, Cair Dalam Hitungan Menit!

Berbagai upaya untuk memulihkan roda pemerintahan yang diinginkan, yakni  pemerintahan yang kuat dan akuntabel, maka menurut Mansur harus diawali menata birokrasinya. Tentunya dalam menata birokasi akan menempatkan orang-orang yang kapabel dan mempunyai dedikasi, aerta loyalitas yang tinggi.

"Kita nanti akan memilih birokrasi, mencari orang  yang loyal. Karena apa kita dalam pemerintahan itu ibarat dalam satu perahu, untuk menuju satu tujuan,"katanya.

BACA JUGA:5 Rekomendasi HP Android Murah Berkualitas Dibawah 1 Juta Terbaru 2023

Maka dalam perahu itu, tentunya harus bersama-sama melangkah dalam satu tujuan yaitu visi misi. Dimana semua harus bergerak bersama dalam satu perahu, dengan mendayung bersamaan.

Jika semua bergerak, maka kemungkinan perahu itu akan berjalan cepat dan selamat sampai tujuan. Namun apabila ada satu, dua atau sebagian orang yang tidak bekerja, maka kemungkin perahu itu akan sampai ke tujuan, akan tetapi jalannya lembat.

BACA JUGA:Apakah Kredivo Sudah Diawasi OJK? Simak Ini Cara Mengeceknya, Berikut 4 Syarat Pengajuannya!

"Sebaliknya, akan lebih berbahaya jika diantaranya, ada yang berusaha untuk melubangi perahu, maka yang akan terjadi bukan sampai pada tujuan, akan tetapi akan terjadi perahu itu tenggelam dan semua yang ada di perahu itu tenggelam bersama-sama di tengah-tengah lautan,"ujarnya.

BACA JUGA:Masih Ingat dengan Samsung A72? Hp Spesifikasi Gahar, Kamera Jernih Segini Harganya Sekarang

Disinggung soal rekomen Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) terkait sangsi kepada sejumlah pejabat yang terlihat masalah hukum. Pihaknya dengan tegas akan segera menindaklanjuti dengan KASN tersebut. Yaitu akanme non jobkan sejumlah pejabat yang ada, akibat dampak kasus jual beli jabatan di era Bupati Pemalang Mukti Agung Wibowo.

"Soal rekomendasi KASN itu, menjadi  kewajiban yang harus dilaksanakan. Karena rekomendasi itu sudah turun  maka akan segera dibahas bersama sekda. Setelah itu baru kita lakukan,"tandasnya. 

Sumber: jateng.disway.id