Wagub Taj Yasin Tegaskan Komitmen Ngopeni Nglakoni Harus Dirasakan Nyata oleh Masyarakat Desa
Wakil Gubernur Jateng Taj Yasin saat menyerahkan penghargaan di acara Rapat Evaluasi Desa Dampingan Tahun 2025 sekaligus Koordinasi Rencana Desa Dampingan Tahun 2026 di Gedung Merah Putih, Kompleks Kantor Gubernur Jawa Tengah, Rabu (17/12/2025).-Istimewa/ Umar Dani -Humas Pemprov Jateng
Peran pemerintah provinsi, lanjut Taj Yasin, lebih pada mengarahkan agar pemanfaatan APBDes benar-benar berdampak langsung bagi masyarakat.
“Saya titip kepada para kepala desa agar program ini dikawal. Manfaatkan kepala OPD kami untuk memajukan desa panjenengan semua,” ujarnya.
Ia juga menyinggung langkah Gubernur Jawa Tengah yang sejak awal masa pemerintahan telah mengumpulkan para kepala desa untuk memberikan sosialisasi dan pengarahan pengelolaan APBDes, guna mencegah potensi persoalan hukum di kemudian hari.
Saat ini, ratusan desa dampingan di Jawa Tengah telah menunjukkan perbaikan signifikan.
BACA JUGA:Wagub Taj Yasin: Akhir 2025, Progres Infrastruktur Jawa Tengah Capai 99 Persen
Pada 2026, program desa dampingan masih akan difokuskan di 16 kabupaten, dengan harapan pada 2027 angka kemiskinan ekstrem dapat kembali ditekan.
Tercatat, tingkat kemiskinan di Jawa Tengah berada di angka 9,48 persen dan ditargetkan terus menurun hingga menyentuh 9 persen.
Terkait intervensi pemerintah pusat, Taj Yasin menyebutkan terdapat 1.287 desa yang akan diintervensi oleh Kementerian Sosial, meski baru sembilan desa di Jawa Tengah yang menjadi pilot project.
Ia berkomitmen berkoordinasi agar 61 desa dampingan di Jawa Tengah masuk dalam prioritas program Kemensos.
Selain itu, keterlibatan perguruan tinggi juga diharapkan untuk membantu intervensi persoalan kemiskinan, lingkungan, serta pemberdayaan masyarakat desa.
Sementara itu, Pelaksana Tugas Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Jawa Tengah, Gunawan Sudarsono, menjelaskan bahwa kegiatan ini tidak hanya mengevaluasi pelaksanaan desa dampingan tahun 2025 dan rencana 2026,
tetapi juga menjadi ajang publikasi panduan pelaksanaan program satu perangkat daerah satu desa dampingan menuju desa yang lebih berdaya.
“Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan peran CSR perusahaan dan perguruan tinggi dalam mendukung pembangunan daerah, khususnya melalui program desa dampingan,” katanya.
Sebagai informasi, sejak 2019 hingga 2025, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah menetapkan 452 desa dampingan di 18 kabupaten prioritas.
Berbagai intervensi telah dilaksanakan, di antaranya pembangunan 4.636 unit rumah tidak layak huni (RTLH), 7.523 unit jamban, serta penyediaan listrik murah bagi 1.292 kepala keluarga.
Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News
Sumber:
- Share:
