Jaga Hutan dan Lingkungan, Pemprov Jateng Evaluasi Aktivitas Tambang

SEMARANG, diswayjateng.com – Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam menjaga kelestarian lingkungan dan hutan. Pemprov Jateng, kata dia, akan mengevaluasi kembali aktivitas pertambangan di sejumlah wilayah untuk memastikan kesesuaiannya dengan tata ruang serta dampaknya terhadap lingkungan.

“Di Gunung Slamet, Banyumas, Muria, bersama teman-teman Dinas Lingkungan Hidup, kami kaji ulang aktivitas tambang, apakah sesuai tata ruang atau tidak, dan apakah membahayakan lingkungan,” ujar Taj Yasin saat menghadiri UI GreenMetric 2025 Announcement and Awarding di Muladi Dome Undip Semarang, Selasa (16/12/2025).

Acara tersebut dihadiri Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq, Rektor Undip Prof Suharnomo, serta perwakilan perguruan tinggi dari berbagai daerah di Indonesia.

Lebih lanjut, Taj Yasin menyampaikan bahwa bencana alam yang terjadi di sejumlah wilayah, termasuk Sumatera, sebagaimana disampaikan Menteri Lingkungan Hidup, tidak lepas dari tingginya intensitas hujan dan kondisi lingkungan yang tidak lagi seimbang.

“Oleh karena itu, perlindungan hutan harus dikembalikan. Aktivitas penambangan harus diawasi secara ketat, karena di Jawa Tengah masih banyak kawasan hutan yang mengalami alih fungsi,” tegasnya.

Hadir mewakili Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi, Taj Yasin juga menuturkan bahwa Pemprov Jateng telah melakukan berbagai langkah strategis untuk mendorong pembangunan ramah lingkungan melalui sinergi dengan perguruan tinggi.

“Kami sudah melakukan nota kesepahaman dengan kampus-kampus di Jawa Tengah.

Apa yang disampaikan Pak Rektor Undip tentang kampus ramah lingkungan sudah kami adopsi dan beberapa kali kami terapkan untuk dibawa ke masyarakat,” jelasnya.

Sementara itu, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq menyatakan dukungannya terhadap langkah tegas Pemprov Jateng dalam mengevaluasi aktivitas penambangan, khususnya di kawasan Gunung Slamet.

“Saya mendukung apa yang disampaikan Bapak Gubernur. Kami tidak segan mengambil langkah tegas.

Jika hasil evaluasi menunjukkan kajian tata lingkungan sudah tidak mampu menanggung beban, maka pencabutan izin harus dipikirkan,” tegas Hanif.

Sumber: