Ahmad Luthfi Tegaskan Pelayanan Publik Harus Setara dan Berorientasi pada Kepuasan Masyarakat

JAKARTA, diswayjateng.com – Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menegaskan bahwa esensi pelayanan publik terletak pada prinsip kesetaraan dan kepuasan masyarakat. Pelayanan yang ideal, menurutnya, hanya dapat terwujud apabila tidak ada sekat antara aparatur sebagai pelayan dan masyarakat sebagai penerima layanan.

Hal tersebut disampaikan Ahmad Luthfi saat menjadi narasumber dalam Diseminasi Praktik Baik Pelayanan Publik yang diselenggarakan Kementerian PAN-RB di The Tribrata Hotel Darmawangsa, Jakarta, Selasa (16/12/2025).

Kegiatan ini dihadiri Wakil Menteri PAN-RB serta perwakilan pemerintah daerah dari berbagai wilayah di Indonesia.

“Syarat utama melayani adalah kesetaraan antara subjek dan objek. Tidak boleh ada yang merasa sebagai ndoro atau tuan.

Mau gubernur, bupati, wali kota, atau pejabat lain, semuanya setara saat memberikan pelayanan kepada masyarakat,” tegas Ahmad Luthfi.

Ia menambahkan, pemanfaatan teknologi dan aplikasi memang penting dalam mendukung pelayanan publik. 

Namun demikian, kualitas sumber daya manusia sebagai pelayan masyarakat tetap menjadi faktor penentu utama.

“Secanggih apa pun fitur pelayanan yang dimiliki, kalau manusianya tidak memahami dan tidak memiliki sikap melayani, maka semuanya menjadi tidak berarti,” ujarnya.

Sebagai contoh, Pemprov Jateng telah menyatukan berbagai aplikasi layanan ke dalam satu platform terpadu bernama Ngopeni Nglakoni. 

Platform ini dirancang untuk menyederhanakan akses layanan sekaligus meningkatkan efektivitas dan kecepatan pelayanan kepada masyarakat.

Selain itu, Ahmad Luthfi menginstruksikan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Jateng agar merespons setiap aduan masyarakat paling lambat dalam waktu 1x24 jam. 

Ia juga menggagas konsep Rumah Rakyat di Kantor Gubernur dan Bakorwil eks karesidenan sebagai ruang terbuka bagi warga untuk menyampaikan aspirasi, berdiskusi, dan mencari solusi bersama.

“Sekitar 38 juta masyarakat Jawa Tengah tentu memiliki banyak kebutuhan dan pemikiran. Karena itu, pelayanan harus difokuskan pada kebutuhan dasar agar lebih tepat sasaran,” jelasnya.

Dalam upaya menurunkan angka kemiskinan, Pemprov Jateng menerapkan pendekatan kolaboratif lintas sektor.

Sumber: