Seragam Gratis dan Sekolah Rakyat, Kabar Gembira dari Bupati Batang di Tahun Ajaran Baru

Seragam Gratis dan Sekolah Rakyat, Kabar Gembira dari Bupati Batang di Tahun Ajaran Baru

Bupati Batang M Faiz Kurniawan saat Upacara Hari Jadi Batang ke 59--IST

Lahannya pun sudah siap: 10 hektare di Kecamatan Bandar. Tim dari Kementerian Pekerjaan Umum telah dijadwalkan survei lokasi sejak Jumat, 11 April 2025.

“Alhamdulillah Batang termasuk yang diprioritaskan. Ini kehormatan dan kesempatan besar,” ujar Faiz. Dari lahan 10 hektare, diperkirakan 5 sampai 7 hektare akan dimanfaatkan optimal untuk pembangunan tahap awal.

BACA JUGA:Dulu Ibarat Jimbaran Bali Kawasan Pantai Sigandu Batang Kini Kumuh, Bupati Langsung Bereaksi

BACA JUGA:Terus Godok Efisiensi Anggaran, Pj Sekda Batang: Baru Sentuh Rp50 miliar- Rp75 miliar

Tak seperti sekolah negeri biasa, Sekolah Rakyat punya sistem tersendiri. Tak pakai zonasi, tak perlu tes rumit. Yang penting, si anak terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

“Targetnya anak-anak dari keluarga tidak mampu. Jadi seleksinya pun berbasis data, bukan prestise atau nilai rapor,” ujar Faiz.

Rekrutmen guru, manajemen sekolah, dan kurikulumnya semuanya akan dipegang langsung Kementerian Sosial dan Kementerian Pendidikan. Pemda Batang tinggal menyiapkan lahan dan memastikan dukungan penuh.

“Kami tinggal menerima manfaatnya, yang penting anak-anak Batang bisa sekolah dengan layak,” kata Faiz.Di tengah situasi refokusing anggaran yang juga dialami hampir seluruh daerah di Indonesia, Batang tetap menyisihkan Rp2 miliar dari APBD demi program seragam gratis.

BACA JUGA:RSUD Batang Terbelit Utang Obat Rp15 Miliar, Bupati M Faiz Kurniawan Bakal Audit Total

BACA JUGA:Rayakan Usia 59, Pemkab Batang Gencarkan Pelayanan Publik dan Pariwisata Lokal 

Dua kebijakan ini—seragam gratis dan pembangunan Sekolah Rakyat—jadi bukti bahwa Batang di bawah kepemimpinan Faiz-Suyono ingin mencetak sejarah baru di bidang pendidikan. 

Bukan hanya meningkatkan akses, tapi juga memberdayakan ekonomi lokal dan memotong birokrasi yang sering jadi batu sandungan.

“Pendidikan itu bukan soal pintar saja. Tapi soal keadilan. Semua anak punya hak yang sama untuk belajar, apapun latar belakangnya,” pungkas Faiz.

Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News

Sumber:

Berita Terkait