PEMALANG, diswayjateng.id - Anggota DPRD Kabupaten Pemalang HM Agus Sukoco menyoroti berbagai masalah yang butuh perhatian dan keseriusan dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pemalng.
Dari mulai masalah infrastruktur jalan yang tidak kunjung terselesaikan, masalah kemiskinan, indeks pembangunan manusia IPM. Hingga masalah sampah yang juga belum terselesaikan.
Hal itu terungkap dalam rapat Panitia Khusus (Pansus) pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Pemalang akhir tahun anggaran 2024 di ruang rapat Gedung DPRD.
Agus Sukoco anggota DPRD dari fraksi PDI Perjuangan mengemukakan bahwa masalah infrastruktur jalan hingga sekarang belum bisa terselesaikan. Permasalah tersebut terjadi dari dulu hingga sekarang. Karena penganggarannya tidak fokus terhadap permasalahan itu.
BACA JUGA:Anggota DPRD Kabupaten Pemalang Minta Pemkab Fokus pada Program Prioritas
BACA JUGA:DPRD Kabupaten Pemalang Sampaikan Pokok-pokok Pikiran
"Sehingga infrastruktur jalan tetap menjadi permasalahan di Kabupaten Pemalang yang tidak segera terselesaikan,"katanya.
![](data:image/svg+xml;charset=utf-8,<svg height="360px" width="336px" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" version="1.1"/>)
Agus Sukoco menjelaskan alasan kenapa permasalahan infrastruktur jalan tidak terselesaikan, karena dinas teknis yang melaksanakan sebagian kewenangannya bupati di Pemalang dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum (DPU) tidak difokuskan dalam memberikan anggarannya.
Padahal seharusnya anggaran di dinas ini mestinya lebih besar. Sehingga fokus dalam menyelesaikan permasalahan infrastruktur jalan di Kabupaten Pemalang.
"Jadi bagaimana caranya untuk menyelesaikan permasalahan jalan di Kabupaten Pemalang ini,"tegasnya.
BACA JUGA:DPRD Kabupaten Pemalang Audiensi dengan Kelompok KTNA Kabupaten Pemalang
BACA JUGA:Anggaran Pilkada 2024 Dievaluasi, Komisi A DPRD Kabupaten Pemalang Hadirkan KPU dan Bawaslu
Menurutnya, bagaimana Kabupaten Pemalang akan dapat menyelesaikan permasalahan jalan, jika dalam memberikan anggaran hanya sebesar Rp100 juta atau Rp150 sampai Rp200 juta. Akibatnya permasalahan jalan tidak pernah akan selesai.
Maka pihaknya meminta kepada bupati agar dalam memberikan anggaran untuk DPU harus lebih besar dibandingkan dinas yang lain.
"Jika jalannya baik , maka masyarakatnya pasti akan merasakan senang, sehingga kami memberikan catatan kedepannya anggaran DPU harus lebih ditingkatkan untuk membenahi infrastruktur jalan,"ujarnya.