DISWAYJATENG, PEMALANG - Bupati Pemalang Mansur Hidayat berjanji akan mengawal hasil kesepakatan bersama. Dengan masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Kesetiakawanan Sosial dalam audiensi mengenai bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Terkait adanya dugaan penyelewengan.
Bupati Mansur mengatakan, salah satu hasil kesepakatan itu, antara lain, Dinas Sosial (Dinsos). Bersama perwakilan penerima dan perwakilan Polres akan melakukan koordinasi dengan BNI Pekalongan. Mengenai kecocokan data penerima bantuan.
BACA JUGA:BRI Salurkan Bantuan CSR ke Ponpes Assalaf Al Anwar, Desa Bulu, Kabupaten Pemalang
"Nantinya juga ada perwakilan penerima dan perwakilan dari kepolisian (Polres). Terkait dengan dua desa yaitu Desa Mojo dan Desa Pesantren,"katanya.
Bupati Mansur berkeinginan keras permasalahan yang terjadi terkait program PKH dan BPNT. Agar segera terselesaikan dengan baik. Sehingga masyarakat penerima manfaat dapat menikmati apa yang menjadi haknya.
“Masalah ini, agar clear datanya, sehingga warga masyarakat segera menerima bantuan di bulan November ini,"ujarnya.
BACA JUGA:Danau 3 Warna di Desa Waturaka, Salah Satu Bukti Desa Terkaya di Indonesia
Tidak hanya itu, Dinas Sosial juga akan memverifikasi dan melakukan pendataan ulang penerima bansos tersebut.
“Kami sepakat akan menyelesaikan permasalahan yang ada kaitannya dengan PKH dan BPNT. Maka kami mohon dukungan dan percayakan kepada perwakilan warga. Yang nantinya kita akan bersama Dinas Sosial dan Inspektorat untuk memverifikasi dan mendata ulang,"jelasnya.
BACA JUGA:10 Daftar Pinjaman Online Cepat Cair, Bisa Jadi Solusi Keuangan di Era Digital
Bupati juga menegaskan berjanji akan mengawal hasil kesepakatan itu hingga pelaksanaannya. Harapannya agar kesepakatan itu terlaksana dengan baik dan sesuai harapan semua warga masyarakat.
“Nanti akan kita kawal terus, saya juga akan mengawal kaitannya dengan kesepakatan yang ada ini,"tandasnya.