Belanja Pegawai Jadi Pengeluaran Terbesar Pemkot Salatiga pada Belanja Operasi 2025

SALATIGA.jateng.disway.id - Belanja operasi tahun 2025 yang direncanakan Pemkot Salatiga mencapai Rp868.899.430.560 miliar.

Di mana belanja pegawai menjadi anggaran terbesar dalam pengeluaran Pemko 03 pada tahun 2025 yakni sebesar Rp446.639.806.249.

Hal ini menjadi laporan Pj Wali Kota Salatiga Yasip Khasani saat membacakan pandangan Fraksi ditengah Rapat Paripurna Penyampaian Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 mencakup seluruh anggota DPRD Salatiga yang baru, Senin 7 Oktober 2024.

Sebelumnya, Rapat Paripurna ini juga untuk pertama selanjutnya dipimpin Pimpinan baru yang baru dilantik akhir pekan lalu yakni Ketua DPRD Salatiga Dance Ishak Palit, dan Wakil Wali Kota Salatiga Syaiful Mashud serta Yuliyanto.

Dan sesuai aturan, Rapat Paripurna memenuhi kuorum dan dibuka serta terbuka untuk umum.

Disampaikan Yasip, berdasarkan uraian rencana belanja daerah pada tahun RAPBD tahun 2025 sebesar Rp966.457.567.259.

“Ada pun ringkasan RAPBD baik dari sisi pendapatan maupun belanja daerah yakni, pendapatan daerah mencapai Rp847.770.393.264 dan Belanja Daerah sebesar Rp966.457.567.259,” terangnya.

Dengan demikian maka pada rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah kota Salatiga Tahun Anggaran 2025 mengalami defisit sebesar Rp118.687.173.995.

Melalui laporan Pj Wali Kota Salatiga Yasip Khasani saat melihat Fraksi ditengah Rapat Paripurna Penyampaian Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 lima Fraksi di DPRD Salatiga menyampaikan semuanya masing-masing.

Diantaranya, dari Fraksi PDIP Salatiga menjadi giliran pertama menyampaikan pandangan Fraksi.

Dibacakan Alexander Joko Sulistyo Budi Y., SE., PDIP Salatiga meyoroti kondisi Pasar Jetis yang manngkrak sweta Pasar Rejosari sampai saat ini masih terlibat sepi karena harga sewa yang masih terbilang tinggi.

Alex juga menyinggung minimnya sarana prasarana (Sarpras) menjelang Salatiga ditunjuk sebagai tuan rumah kegiatan PON tahun 2026.

Diakhir pandangan Fraksi, PDIP Salatiga turut memperhatikan maraknya 'klitih' yang akhir-akhir ini marak di kota besar.

“Sehingga, Fraksi PDIP mendorong agar semua pihak mengambil langkah-langkah antisipasi dan penanganan khusus,” ujar Alexander Joko Sulistyo Budi.

Dalam pemaparannya, PDIP menilai masih diperlukan pencermatan karena ada beberapa hal yang perlunya keseimbangan terutama terkait kebijakan belanja.

Untuk itu Fraksi PDI Perjuangan menyampaikan beberapa hal diantaranya mencermati adanya besaran Pendapatan rencana asli daerah terjadi kenaikan. Untuk itu, PDIP memberikan apresiasi kepada Pj Wali Kota yang telah mengajukan kepada BPKPD bersama seluruh OPD yang lain yang pada saat penyusunan perencanaan untuk APBD tahun 2002 di bidang PAD terjadi pada beberapa proses pendapatan yang naik, namun perlu dipastikan terjadi penurunan signifikan pada kelas lain pada PAD yang sah,” terang Alex.

Sementara itu, pendangan Fraksi Gerindra Salatiga yang dibacakan langsung Ketua Fraksinya yakni Heri Subroto. Dimana, dalam pandangan Fraksi Gerindra Pemerintah Kota Salatiga harus melakukan inovatif dan kreatif dalam meningkatkan untuk bisa melindungi dan tidak memberatkan kepada masyarakat

"Pemerintah Kota Salatiga juga diminta aktif berkomunikasi dengan pemerintah pusat," terang Heri.

Menyinggung belanja daerah, Fraksi Gerindra dinilai harus mendukung RPJP pemerintah Kota Salatiga.
“Kalau tidak sesuai dengan kapasitas Kota Salatiga, kemungkinan besar tujuan akan tercapai, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menurunkan angka kemiskinan tentu tidak akan tercapai,” terangnya.

Sumber: