Perusahaaan Daerah Butuh Tata Kelola Yang Baik: Pentingnya GCG Cegah Penyimpangan dan Jaga Kepercayaan Publik

Oleh: Hasan Suhandi SE

Mahasiswa Magister Manajemen Universitas Pancasakti Tegal dan

Direktur Utama Perumda Air Minum Tirta Bahari Kota Tegal

 

Tata kelola perusahaan yang baik atau Good Corporate Governance (GCG) menjadi aspek krusial dalam menjamin integritas, transparansi, dan akuntabilitas lembaga publik, termasuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Kesadaran ini kini semakin dikedepankan oleh Perumda Air Minum Tirta Bahari Kota Tegal dalam menjalankan operasional dan pelayanan kepada masyarakat.

Penerapan prinsip GCG harus menjadi budaya perusahaan, bukan sekadar formalitas administratif. Bagi Perumda Air Minum Tirta Bahari, GCG bukan hanya kewajiban regulatif, tetapi kebutuhan strategis untuk membangun kepercayaan publik dan mencegah praktik-praktik yang menyimpang.

Perumda Air Minum Tirta Bahari terus meneguhkan nilai integritas, transparansi, dan akuntabilitas dalam seluruh lini kerja.

Dalam perspektif akademik, penerapan GCG diyakini sebagai mekanisme penting dalam meminimalisasi moral hazard dan meningkatkan efisiensi operasional. Seperti dikemukakan oleh Effendi (2016:6), GCG berfungsi untuk menjamin bahwa perusahaan dikelola dengan cara yang profesional, transparan, dan bertanggung jawab untuk mencapai kinerja yang berkelanjutan dan adil terhadap semua pemangku kepentingan.

BACA JUGA:Pelanggan Perumda Air Minum Tirta Bahari Kota Tegal Diguyur Doorprize

BACA JUGA:Perumda Air Minum Tirta Bahari Kota Tegal Bersinergi Membangun Prestasi

Senada, Sutedi (2012:4) menyebutkan bahwa GCG merupakan sistem pengendalian yang bertujuan mengarahkan, mengawasi, dan mengukur kinerja perusahaan dalam mencapai efisiensi, dan dalam waktu bersamaan menjamin kepatuhan terhadap hukum dan etika bisnis.

Di Perumda Air Minum Tirta Bahari, penerapan GCG tidak hanya terbatas pada struktur manajemen, tetapi juga menyentuh aspek budaya organisasi.

Perumda Air Minum Tirta Bahari memperkuat sistem pelaporan berbasis digital, memperbarui Standar Operasional Prosedur (SOP) pengadaan, dan memberikan pelatihan etika bisnis secara berkala kepada seluruh pegawai.

Langkah ini kami ambil agar tidak ada celah penyimpangan dan seluruh tindakan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum maupun moral.

Sumber: