GROBOGAN, diswayjateng.id - Teriknya sinar mentari terasa menusuk kulit pada Senin siang (15/6/2026), saat Ahmad Muhaemi (39), seorang petugas Sensus Ekonomi (SE) 2026 di Grobogan, sedang bersiap terjun ke "medan perang" demi tujuan mulia: mensukseskan program pemerintah ini.
Padahal, sejak pagi hingga menjelang tengah siang, pikiran serta tenaganya sudah banyak terkuras, karena ia harus menjalankan tugas sebagai pendidik di sebuah Madrasah Ibtidaiyah (MI).
"Begitu sampai rumah, saya istirahat sejenak sambil menyiapkan senjatanya terlebih dahulu," kelakarnya, sebelum meneguk air mineral dari botol minum yang terlihat berembun.
Senjata yang ia maksud adalah, atribut berupa rompi warna hitam bertuliskan "Petugas Sensus Ekonomi" di bagian belakang, tanda pengenal resmi yang dilengkapi dengan kode QR (QR code) atau barcode dan surat tugas yang dikeluarkan BPS Kabupaten Grobogan.
Semua senjata wajib dibawa saat melaksanakan pendataan di lapangan, termasuk peta masing-masing wilayah kerja atau SLS.
"Barcode itu fungsinya kalau ada yang kurang yakin, atau tidak percaya, bisa scan langsung nanti muncul data saya selaku petugas resmi Sensus Ekonomi 2026 di websitenya BPS," katanya.
Rabu itu, merupakan hari pertama bagi Hemi, sapaan akrabnya, memulai turun ke lapangan guna mendata usaha atau keluarga, dengan total sebanyak 453 unit yang terbagi menjadi enam Satuan Lingkungan Setempat (SLS) serta satu non SLS berupa lahan pertanian.
Enam SLS yang menjadi wilayah kerja warga asal Dusun Kedusan, Kelurahan/Kecamatan Wirosari itu terdiri dari RT 1 sampai RT 6 di RW 3, Dusun Bulu, Desa Kropak, Kecamatan Wirosari.
BACA JUGA:PMI Grobogan Berhasil Himpun 298 Kantong Darah Dalam Peringatan Hari Donor Darah Sedunia
"Angka 453 itu data lama. Setelah saya lakukan pendataan ulang, sampai hari ini, jumlahnya bertambah menjadi 511 unit usaha atau keluarga. Artinya, ada data baru yang masuk. Itu semua bisa dicek lewat aplikasi khusus untuk PPL yang sudah dipasang di handphone," jelasnya, Kamis (30 Juli 2026).
Kendati sudah melewati target, yakni 453, yang kemudian menjadi 511 unit usaha atau keluarga, tugasnya belum tuntas. Ternyata, masih ada satu SLS (RT 06) dan satu non SLS yang belum didata. Ia masih punya waktu untuk menyelesaikannya hingga pertengahan Agustus 2026 mendatang.
"Satu non SLS yang lahan pertanian itu nanti terakhir," ujarnya.