Asip menekankan bahwa setiap sistem memiliki kelebihan dan kekurangan yang harus diakui secara jujur.
Ia mengusulkan agar diskursus Pilkada tidak langsung Kabupaten Pekalongan difokuskan pada pencarian formula terbaik, bukan romantisme demokrasi prosedural.
Yang paling penting menurutnya adalah hadirnya figur pemimpin yang baik dan berakseptabilitas tinggi.
“Partai tidak harus memaksakan kader sendiri kalau memang tidak mumpuni,” tegasnya.
Ia mendorong partai politik membuka ruang bagi profesional, tokoh agama, maupun tokoh ekonomi yang dipercaya masyarakat.
Cara mengetahuinya sederhana, kata Asip, yakni mendengar suara publik.
“Orang baik itu yang dikatakan baik oleh banyak orang,” ujarnya.
Instrumen Kepemimpinan dan Peran Partai
Menurut Asip, baik Pilkada langsung maupun tidak langsung sama-sama sah secara konstitusi.
Yang lebih krusial adalah pemimpin memahami kondisi sosial budaya daerah dan prioritas pembangunan.
Ia mengingatkan bahwa daerah sudah memiliki RPJP, RPJMD, hingga RKPD sebagai panduan pembangunan.
Pemimpin hanya perlu menerjemahkan dokumen itu dengan keberpihakan pada kepentingan hampir satu juta penduduk Pekalongan.
Namun, Asip menegaskan bahwa instrumen melahirkan pemimpin ada di tangan ketua partai.
“Kalau kembali ke DPRD, catatannya figur tidak harus ketua atau kader partai,” katanya.