Ketua Golkar Batang: Pilkada Tidak Langsung Sesuai UUD 1945

BATANG, diswayjateng.com - Wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD kembali mengemuka dan memantik diskursus panjang tentang arah demokrasi Indonesia, terutama di daerah.

Ketua DPD II Partai Golkar Kabupaten Batang, Nur Untung Slamet, menilai pilkada tidak langsung bukan kemunduran demokrasi, melainkan upaya realistis mengembalikan praktik politik pada ruh Undang-Undang Dasar 1945.

Dalam pandangannya, perdebatan pilkada kerap terjebak pada dikotomi langsung atau tidak langsung. Padahal konstitusi hanya menegaskan satu kata kunci, yakni demokratis.

“Di UUD 1945 itu tidak pernah berbunyi dipilih langsung atau tidak langsung, yang ada dipilih secara demokratis, ” ujar Nur Untung Slamet, Kamis 8 Januari 2026.

BACA JUGA: KONI Batang Resmi Dilantik, Target 10 Besar Porprov Jateng 2026 Digaspol

BACA JUGA: Dana PMI Batang Capai Rp1,7 Miliar, Bupati Faiz Sindir Instansi yang Tak Target

Ia menjelaskan, demokrasi dalam konteks Indonesia tidak bisa dilepaskan dari Pancasila. Khususnya sila keempat yang menekankan prinsip permusyawaratan dan perwakilan.

“Kalau merujuk sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, di situ jelas ada perwakilan, dan itu DPR,” katanya.

Nur Untung menilai DPRD memiliki legitimasi penuh untuk memilih kepala daerah. Sebab lembaga tersebut lahir dari proses pemilu yang sah dan mewakili suara rakyat.

Menurutnya, selama ini beban demokrasi elektoral justru terlalu berat karena biaya politik pilkada langsung yang sangat tinggi dan tidak rasional.

BACA JUGA: 4,5 Km Akses KITB Batang Dipoles Rp15 miliar, Trans Jateng Dipercepat

BACA JUGA: PN Batang Gandeng LBH Law & Justice, Posbakum Gratis untuk Warga Cari Keadilan

Ia mengaku menerima banyak pandangan serupa dari internal Partai Golkar saat mengikuti pertemuan tingkat pusat di DPP.

“Waktu itu pertama dilempar Pak Prabowo, kita ini mau membangun bagaimana kalau biaya politiknya terlalu mahal,” ucapnya.

Sumber: