DEMAK, diswayjateng.id - Kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan oleh pemerintah pusat dikhawatirkan akan berdampak pula di sektor industri dan tenaga kerja di sebuah perusahaan, teruma di wilayah Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah.
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian (Dinnakerind) Kabupaten Demak, Agus Kriyanto menyampaikan, bahwa pihaknya belum melihat adanya pengaruh yang signifikan bagi dunia kerja atau dunia usaha terhadap adanya kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan oleh pemerintah pusat.
“Kita belum melihat adanya pengaruh yang signifikan terjadap temen-temen di sektor swasta, mungkin akan terdampak bagi temen-temen dari dunia perhotelan dan transportasi, karena adanya pemotongan anggaran perjalanan dinas,” kata Agus, baru baru ini.
Pihaknya juga belum menerima laporan terkait adanya fenomena seperti adanya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) bagi tenaga kerja yang ada di perusahaan di wilayah Demak akibat adanya efisiensi anggaran.
BACA JUGA:Pasca Banjir PLN Tetap Optimalkan Pelayanan Kelistrikan Pada Masyarakat
BACA JUGA:Webinar Dinas Dikbud Kabupaten Tegal Menyapa Seri Tiga
“Kalau di perusahaan, kami belum menerima laporan terkait hal itu,” ucapnya.
Namun, Agus tetap berharap kebijakan tersebut tidak berpengaruh yang signifikan bagi sejumlah perusahaan yang ada diwilayah Kabupaten Demak sendiri.
“Dan saya berharap juga tidak sampai terjadi, artinya sekarang ini terkait efisiensi belum berdampak sugnifikan,” harapnya.
Disampaing itu, kata Agus, ada satu perusahaan yang mengajukan pengurangan jam kerja, namun bukan karena dampak dari kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan oleh pemerintah pusat.
BACA JUGA:Sambut Lebaran 2025, Progres Perbaikan Jalan di Jateng Capai 95 Persen
BACA JUGA:Kejari Kabupaten Tegal Terima Limpahan Perkara Cukai, Kerugian Capai Rp2, 3
“Hanya saja kemarin ada satu perusahaan yang mengajukan pengurangan jam kerja, itu pun alasannya bukan karena dampak dari efisiensi, tapi memang karena mulai berkurangnya ekspor. Jadi mereka belum sampai ke tahapan PHK tapi pengurangan jam kerja,” bebernya
“Sampai dengan saat ini belum ada, sampai mengarah ke PHK,” ucapnya.
Kebijakan Efisiensi di sektor jasa sejauh ini juga mulai dirasakan oleh pengusaha restaurant dan hotel, walau tidak terlalu signifikan. Bahkan menurut Muhamad Ariiq pemilik resto Blimbing pihaknya malah mendapatkan klien dari luar instansi.