Pemprov Jateng dan BI Sinergi Petakan Sumber Ekonomi Baru untuk Tingkatkan PAD

SEMARANG, diswayjateng.id – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) bersama Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Jateng berkolaborasi dalam memetakan sumber ekonomi baru guna mendorong pertumbuhan daerah.

Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, menyatakan bahwa banyak aspek yang dapat dikerjasamakan dengan BI Jateng, terutama dalam pengendalian inflasi dan peningkatan ekonomi daerah.

"Kami akan menjalin kerja sama, salah satunya dalam intervensi harga bahan pokok. Ini sangat penting menjelang Lebaran. Salah satu langkah yang akan dilakukan adalah operasi pasar," ujar Luthfi saat menerima kunjungan direksi BI Jateng di kantornya pada Jumat, 14 Maret 2025.

BACA JUGA:Perkuat Cluster Ketahanan Pangan, Bank Indonesia Kolaborasi dengan Pemkot Semarang

Dalam upaya meningkatkan perekonomian daerah, Luthfi menekankan pentingnya pembinaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta pengembangan potensi pariwisata di Jateng.

"Fokus ini perlu diperkuat agar Pendapatan Asli Daerah (PAD) kabupaten/kota di Jawa Tengah semakin meningkat," tambahnya.

Kepala Kantor Perwakilan BI Jateng, Rahmat Dwisaputra, menegaskan kesiapan pihaknya dalam mendukung program Pemprov Jateng, terutama dalam menjaga stabilitas harga melalui intervensi inflasi.

"Langkah konkret yang akan kami lakukan dalam waktu dekat adalah mobilisasi gerakan pangan murah di beberapa titik untuk memastikan kestabilan harga pangan," ujar Rahmat.

BACA JUGA:Ajang Bank Indonesia Award 2024, Pemkot Semarang Sabet Dua Penghargaan

Ke depan, Pemprov Jateng dan BI juga akan mengembangkan sumber ekonomi baru guna meningkatkan PAD daerah.

"Potensi besar ada di sektor perdagangan, pariwisata, dan investasi, terutama industri yang berkaitan dengan hilirisasi pertanian," jelasnya.

Untuk mendukung sektor hilirisasi pertanian, BI akan memberikan insentif tambahan bagi para petani agar tetap berdaya saing.

 Selain itu, digitalisasi keuangan juga menjadi agenda penting yang akan diterapkan, termasuk dalam sistem pembayaran di destinasi wisata dan retribusi daerah guna meningkatkan efisiensi dan pendapatan daerah.

Sumber: