JAKARTA, diswayjateng.id – Pemilihan gubernur langsung terus jadi sorotan akibat tingginya biaya yang harus dikeluarkan. Ketua Fraksi PKB DPR RI Jazilul Fawaid mengusulkan agar pola ini dievaluasi dan diganti dengan mekanisme pemilihan oleh DPRD.
Gus Jazil, sapaan akrab Jazilul Fawaid, mengungkapkan bahwa biaya Pilkada 2024 sudah berada pada level yang mencengangkan.
Di Pilkada Jawa Barat saja, pemerintah menggelontorkan lebih dari Rp1 triliun.
“Anggaran sebesar itu jika dialokasikan ke daerah seperti salah satu kabupaten di NTT, bisa menggerakkan ekonomi masyarakat,” ujar Gus Jazil dalam rilisnya, Kamis 28 November 2024.
BACA JUGA: Muktamar PKB Bali Dipastikan Sah
Usulan tersebut bukan tanpa alasan. Menurutnya, otonomi daerah sejatinya berada di tingkat kabupaten/kota, bukan di tingkat provinsi.
“Kalau otonomi daerah ada di kabupaten/kota, lalu gubernur fungsinya apa? Pemilihan langsung untuk gubernur perlu dievaluasi,” katanya.
PKB menganggap biaya besar dalam Pilkada langsung ini tidak sebanding dengan efektivitasnya.
Menurut Gus Jazil, demokrasi tetap harus berjalan, namun anggaran negara juga perlu efisiensi.
BACA JUGA: Calon Kepala Daerah dari PKB Diminta Jalankan Pesan Gus Dur
BACA JUGA: Masalah BMT Mitra Umat Pekalongan Direspon DPR RI, Rizal Bawazier Dicurhati Langsung Nasabah
“Partisipasi rakyat memang penting, tapi alokasi anggaran juga harus masuk akal,” lanjutnya.
Sebagai Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, ia menekankan pentingnya pembahasan sistem Pilkada ini dalam revisi undang-undang politik.
PKB mengusulkan revisi paket undang-undang politik menggunakan sistem omnibus law.