PDI Perjuangan Jateng Tolak Pilkada Lewat DPRD, Endro Dwi Cahyono: Hak Rakyat Tak Bisa Dipangkas

SEMARANG, diswayjateng.com – PDI Perjuangan Jawa Tengah menegaskan penolakan terhadap wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD.

 Wakil Ketua Komisi B DPRD Jateng, Endro Dwi Cahyono, menilai pilkada langsung merupakan hak konstitusional rakyat yang tidak boleh dikorbankan demi alasan efisiensi anggaran.

Endro Dwi Cahyono, menilai hak rakyat untuk memilih pemimpin daerah secara langsung jauh lebih penting dibandingkan perdebatan soal besaran anggaran dan mahalnya biaya politik.

“Demokrasi tidak seharusnya hanya dilihat dari sisi biaya,” ujar Endro saat ditemui di ruang kerjanya, Jumat (16/1/2026).

Menurut Endro, setiap sistem demokrasi pasti memiliki kelemahan. Namun, hal tersebut tidak bisa dijadikan alasan untuk mencabut hak rakyat dalam menentukan pemimpinnya secara langsung.

“Dalam demokrasi ini kita tidak hanya fokus pada masalah biaya. Banyak hal yang bisa dilakukan karena kita punya akal. 

Sistem yang kita bangun pasti ada kelemahan, jangan kemudian karena ada kelemahan itu justru mengambil hak rakyat,” tegasnya.

Ia menambahkan, meskipun pilkada langsung kerap dinilai boros anggaran, keterlibatan rakyat tetap menjadi esensi utama demokrasi yang tidak boleh diabaikan.

Pandangan tersebut, kata Endro, sejalan dengan penegasan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dalam peringatan HUT ke-53 PDI Perjuangan di Ancol beberapa waktu lalu,

yang menekankan pentingnya menghormati hak rakyat untuk memilih pemimpin secara langsung.

Menanggapi usulan sejumlah partai politik yang mendorong pemilihan kepala daerah melalui DPRD demi efisiensi anggaran, Endro secara tegas menyatakan ketidak setujuannya. 

Ia menilai pilkada langsung merupakan sistem terbaik yang telah disepakati melalui proses dan perjuangan panjang.

“Saya tidak setuju, karena sistem ini adalah sistem terbaik yang sudah disepakati. 

Untuk memperjuangkan sampai titik ini tidak mudah, banyak korban di sana. Kalau ada kelemahan, ya kita cari solusinya, bukan malah mengubah aturannya,” tandasnya.

Sumber: