SLAWI, diswayjateng.id - Masyarakat di wilayah Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal mendambakan fasilitas pendidikan berupa SMA atau SMK Negeri. Harapan ini sudah acapkali disampaikan kepada pemerintah, namun tak kunjung direalisasi.
Anggota DPRD Kabupaten Tegal dari Fraksi PKS H Bakhrun membenarkan hal itu. Dia mengaku memang kerap mendapat aduan itu. Bahkan, ketika dirinya menggelar reses di wilayah tersebut, sebagian masyarakat kembali mengusulkan keberadaan SMA atau SMK Negeri.
"Kemarin saya reses di Suradadi, masyarakat banyak yang meminta agar di Suradadi difasilitasi sekolah menengah negeri," kata Bakhrun, legislator yang mewakili Dapil 3 meliputi Kecamatan Suradadi, Kecamatan Kramat dan Kecamatan Warureja, Kamis (21/11/2024).
Dia menuturkan, reses ini berlangsung di Gedung MWC NU Desa Kertasari Kecamatan Suradadi. Hadir dalam reses itu, sejumlah tokoh masyarakat dan warga dari berbagai kalangan.
BACA JUGA:Setelah Dilantik, Anggota DPRD Kabupaten Tegal Reses Perdana
BACA JUGA:Komisi 1 DPRD Kabupaten Tegal akan Kebut Agenda yang Tertunda
Kata Bakhrun, kegiatan reses ini merupakan momentum penting bagi dirinya sebagai wakil rakyat untuk mendengar langsung kebutuhan dan keluhan masyarakat.
"Reses ini adalah kesempatan kita untuk berdiskusi dan mencari solusi bersama atas berbagai permasalahan yang ada. Saya ingin memastikan suara masyarakat Dapil 3 tersampaikan di tingkat kebijakan," ujarnya.
Menurut Bakhrun, keberadaan SMA/SMK Negeri memang sangat urgent. Selama ini, peserta didik di wilayah Suradadi yang hendak melanjutkan ke jenjang sekolah tersebut harus rela keluar dari Suradadi.
Mereka ada yang sekolah di Warureja dan Kramat. Ada pula yang sekolah di Kota Tegal. Jarak tempuhnya lumayan jauh. Tak terkecuali juga butuh biaya transportasi yang cukup besar.
BACA JUGA:DPRD Kabupaten Tegal Dukung OW Guci Dikembangkan sebagai Medical Wellness
BACA JUGA:Perubahan Tatib Anggota DPRD Kabupaten Tegal Disahkan
Karena itulah, Bakhrun mendesak Pemkab Tegal agar melengkapi fasilitas pendidikan di Suradadi berupa sekolah menengah negeri.
"Semoga pemerintah daerah segera merealisasikan usulan ini," pungkasnya. (adv)