SEMARANG, jateng.disway.id - Calon Wali Kota Semarang nomor urut 01, Agustina Wilujeng Pramestuti menilai, option dari pajak dan bea balik nama kendaraan bermotor dapat meningkatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Namun disisi lain, Calon Wali Kota Semarang nonmor urut 02, Yoyok Sukawi akan memaksimalkan aset pemerintah tanpa harus mebebankan pajak kepada masyarakat.
Hal tersbut disampaikan dalam Debat Publik Putaran Kedua Pasangan Calon (Paslon) Wali Kota Semarang yang membahas tentang sub tema Tata Kelola Keuangan Daerah, di Hotel Patra Semarang, Kota Semarang, Jumat 8 November 2024.Dalam meningkatkan Anggaran Pendapatan.
Menurut Agustina, dengan perubahan peraturan perundang-undangan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah mendapatkan keleluasaan anggaran yang luar biasa.
"Kami meyakini seluruh program akan dapat berjalan karena apa karena adanya option dari pajak dan bea balik nama kendaraan bermotor,"jelasnya.
BACA JUGA: Debat Calon Bupati Pekalongan Pindah ke Semarang untuk Hindari Kericuhan
BACA JUGA: Antisipasi Hal Tak Diinginkan, KPU Solo Bakal Perbaharui Aturan Debat
Anggaran pendapatan daerah tahun 2024 diprediksi dalam penetapan APBD, untuk 2024 itu dilaksanakan pada akhir tahun 2023. Pada saat itu Rp5.131 Triliun, itu belum mengasumsikan adanya pendapatan daerah dari transfer daerah.
"Hari ini kita dapat melihat sudah langsung, bahwa transfer daerah bertambah sekitar Rp600 Miliar di akhir tahun 2024,"katanya.
Ia menambahkan, masih ada potensi penambahan dana pendapatan dari pelaksanaan undang-undang Nomor 1 Tahun 2022, yaitu mengenai option sebesar sekitar Rp600 Miliar.
"Maka kita akan mendapatkan tambahan untuk APBD tahun 2024 adalah sebesar hampir Rp1.2 Triliun, APBD untuk belanja Rp5.413 triliun. Artinya kita akan memiliki Silva banyak sekali," jelasnya.
Pernyataan dari Agustina Wilujeng Pramestuti tersebut ditanggapi berbeda oleh Yoyok Sukawi.
BACA JUGA: Pascaricuh, Lokasi Debat Kedua Paslon Bupati dan Wakil Bupati Batang Dipindah KPU Batang
Yoyok Sukawi menilai optimalnya pendapatan daerah di Kota Semarang itu dikarenakan ketergantungan pada sektor formal yang tinggi, dan kurangnya diversifikasi pendapatan daerah serta belum optimalnya kinerja koperasi dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
"Kami punya program yang baik, untuk meningkatkan pendapatan daerah, kami akan menggunakan cara yang lebih kreatif dalam mencari alternatif pembiayaan pembangunan daerah non pajak. Sehingga tidak ada lagi warga masyarakat kota Semarang terus dibebani Pajak," jelasnya.