Dengan capaian yang ada, maka pada pada kesempatan ini Presiden RI dapat menyerahkan 1.552.450 sertipikat tanah yang terdiri dari 1.432.751 sertipikat program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan 119.699 sertipikat redistribusi tanah kepada masyarakat di penjuru Indonesia yang diserahkan kepada 12 orang perwakilan masyarakat yang hadir.
"Saat ini, hadir dihadapan Bapak sebanyak 120 orang penerima sertipikat yang terdiri dari 112 orang penerima sertipikat program PTSL, 6 orang penerima sertipikat redistribusi tanah, dan 2 orang lagi merupakan perwakilan dari Kelompok SAD 113 yang menerima sertipikat hasil penyelesaian konflik agraria di Provinsi Jambi yang telah berkonflik selama kurang lebih 35 tahun," jelasnya.
--
Hal lainnya yang dilaporkan oleh Menteri ATR/Kepala BPN, yakni terkait upaya percepatan pendaftaran tanah dan penyelesaian konflik pertanahan yang masuk ke dalam Lokasi Prioritas Reforma Agraria (LPRA).
Ia menuturkan, sebagai upaya percepatan pendaftaran tanah, Kementerian ATR/BPN telah mendorong pemerintah kabupaten/kota untuk membebaskan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) pada pendaftaran tanah pertama kali.
"Sampai saat ini setidaknya terdapat 93 kabupaten/kota di seluruh Indonesia yang telah membebaskan BPHTB. Penyelesaian juga terus dilakukan dalam rangka menyelesaikan konflik agraria, antara lain penyelesaian Kasus LPRA Eks-HGU PT Jastamin di Kabupaten Minahasa Selatan, Sulawesi Utara yang tanahnya telah diredistribusi untuk masyarakat," pungkas Hadi Tjahjanto.