Pedagang Pasar Gede Solo Protes Perda Baru, Khawatirkan Regenerasi Usaha

Sejumlah pedagang Pasar Gede menggelar aksi protes di depan pasar pada Senin 17 Februari 2025.-Istimewa-
SOLO, diswayjateng.id - Sejumlah pedagang Pasar Gede menggelar aksi protes di depan pasar pada Senin 17 Februari 2025, bertepatan dengan peringatan HUT ke-280 Kota Solo.
Mereka memprotes Pasal 35 Ayat A dan B dalam Perda Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Rakyat.
Koordinator aksi, Wiharto menyatakan, perda tersebut menimbulkan kekhawatiran bagi pedagang, terutama terkait aturan yang melarang balik nama Surat Hak Penempatan (SHP) serta pembatasan kepemilikan SHP hanya satu per pedagang.
"Ini yang menjadi keprihatinan kami. Kami meminta Pemkot, khususnya Disdag, untuk mencermati ulang, mengevaluasi, dan menangguhkan pemberlakuan perda ini," ujar Wiharto.
BACA JUGA:Parah, Berkas LPJ Dana Desa Disulap Jadi Bungkus Nasi Kucing
Pedagang menilai aturan tersebut tidak adil dan dapat mengancam keberlangsungan pasar tradisional.
Dengan adanya pembatasan SHP, pedagang yang sebelumnya memiliki beberapa kios untuk menata dagangan harus mengembalikan kelebihannya.
Selain itu, SHP tidak bisa diwariskan langsung kepada anak atau cucu tanpa melalui proses administratif yang mengharuskan pembayaran kembali.
Sebagai bentuk simbolisasi protes, para pedagang membagikan jenang penandang atau jenang papa, yakni jenang tumpang yang ditaburi daun pepaya pahit, melambangkan penderitaan yang mereka alami.
BACA JUGA:Dilaporkan Istri Sendiri, Suami di Blotongan Salatiga Ditangkap di Rumahnya Usai Perdaya Anak Tiri
Sementara itu, Kabid Sarana Distribusi Perdagangan Disdag Solo, Joko Sartono, mengatakan saat ini perda tersebut masih menunggu Peraturan Wali Kota (Perwali) sebagai petunjuk teknis (Juknis).
"Perdanya baru 2024, Perwalinya direncanakan 2025. Jika ada keresahan dari pedagang, silakan disampaikan sebelum Perwali ditetapkan," kata Joko.
Ia menambahkan, perda ini merupakan hasil kesepakatan antara legislatif dan eksekutif.
Jika nantinya perlu direvisi, pihaknya akan berkoordinasi dengan komisi terkait setelah perda berjalan selama satu tahun.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber: