Dampak Efisiensi, Pendapatan Daerah dari Retribusi Hotel dan Restauran di Salatiga Dikhawatirkan Turun

SALATIGA, diswayjateng.id - Pasca keluarnya instruksi efisien anggaran di oleh Presiden Prabowo, terdapat kekhawatiran dirasakan BPC Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kota Salatiga.

Ketua BPC PHRI Kota Salatiga Arso Adji Sadjiarto mengatakan, munculnya kebijakan Presiden Prabowo terkait efisiensi dikhawatirkan justru berdampak buruk bagi pertumbuhan ekonomi.

"Kami khawatir pendapatan daerah dari retribusi hotel dan restauran di salatiga dikhawatirkan turun," kata Arso Adji Sadjiarto kepada wartawan diswayjateng, Kamis 6 Maret 2025.

Untuk itu, ungkap dia, dalam sejumlah kesempatan mewakili PHRI Kota Salatiga berharap pemerintah dapat meninjau kembali kebijakan efisiensi.

BACA JUGA: Waspada Perang Sarung, Komisi IV DPRD Kabupaten Tegal Minta Orang Tua Batasi Aktivitas Anak

BACA JUGA: Libatkan Sub Denpom dan Provost Kavaleri, Polres Semarang Amankan 118 Joki dan Motor dari Razia Balap Liar

Ditambah Arso, saat Pengantar RPJMD Kota Salatiga 2026 bahwa pada tahun anggaran 2024 yang masih dibawah kepemimpinan Pj Wali Kota Salatiga Yasip Khasani, dirinya juga telah menyampaikan bahwa Pendapatan Daerah dari Retribusi Hotel dan Restauran sudah mencapai angka 22 milyar lebih.

"Dan ketika nanti di tahun anggaran 2025 dan 2026 bukan tidak mungkin, akan ada perubahan signifikan terhadap pendapatan dari Retribusi hotel dan restauran," akunya.

Langkah lain yang dilakukan BPC PHRI Kota Salatiga untuk meminta pemerintah meninjau ulang yakni  telah menyampaikan usulan dan surat kepada Pemerintah Pusat melalui DPP PHRI.

BACA JUGA: 7 Aplikasi Nonton Iklan Dapat Uang hingga Rp189 Ribu, Langsung Cair ke DANA

BACA JUGA: Ratusan Santri Lansia Ikuti Pesantren Ramadhan di Masjid Agung Demak, Usia Termuda 57 Tahun

Langkah tersebut bukan tanpa dadar dan sebab. Arso menyebutkan, yang terjadi saat ini dampak efisiensi adalah berkurangnya okupasi hotel di Kota Salatiga berdampak pada kunjungan wisatawan ke Restoran/rumah makan.

"Dan tentunya, kelesuan kunjungan wisata dari luar daerah yang cukup bisa di harapkan dari kegiatan 'mice' di Kota Salatiga menurun," ungkap Arso

Makan, lanjut dia, dampaknya juga pada perputaran ekonomi di Kota Salatiga. Dan dampak ini juga di rasakan oleh UMKM yang biasanya mendapat pesanan aneka makanan dari terselenggaranya rapat rapat, kini semakin berkurang.

BACA JUGA: Oknum TNI Diduga Intimidasi PKL di Kawasan Wijaya Kusuma, Kini Diperiksa Kesatuannya

BACA JUGA: Kodim Pemalang dan KUA Taman Sosialisasikan Undang-undang Perkawinan

Kondisi ini diakui dia, menjadi kewajiban bersama terkhusus Pemerintah Kota Salatiga dalam memberikan penguatan pada sektor UMKM Mikro dan Menengah.

Hal senada dirasakan GM Grand Wahid Hotel Salatiga Emmawaty yang juga menjabat Wakil Ketua PHRI Salatiga.

Kepada wartawan, Emma, demikian Emmawaty biasa disapa menyebutkan cukup berdampak setelah adanya instruksi efisiensi.

BACA JUGA: Ngajak Teman Bergabung dapat 100 Ribu, Begini Cara Mendapatkan Uang Tambahan dari OVO

BACA JUGA: Satreskrim Polres Kudus Grebek Rumah Pembuat Mercon, Puluhan Selongsong Petasan Disita

"Sebelum adanya instruksi efisiensi meeting room itu full dalam sebulan dengan ingklut kamar. Namun saat ini setelah adanya instruksi efisiensi pemerintahan dalam hal ini dinas-dinas banyak yang melakukan pembatalan," terang Emma.

Emma dan manajemen hotel, penginapan serta pemilik rumah makan/ resto berharap pemerintah dapat meninjau ulang kebijakan tersebut.

Sebelumya, dalam sejumlah pemberitaan nasional Ketua Umum PHRI Hariyadi Sukamdani mengkritik kebijakan Prabowo yang memangkas anggaran perjalanan dinas bagi penyelenggaraan pemerintahan.

BACA JUGA: Pemprov Jateng Upayakan Penyerapan Eks Pekerja Sritex, 2.000 Orang Siap Diterima di Industri Tembakau

BACA JUGA: Terlilit Pusaran Korupsi SIHT, Kepala Disnakerperinkop UKM Kudus Miliki Harta Kekayaan Segini

Pasalnya, kegiatan-kegiatan pemerintah di hotel dan restoran selama ini menjadi kunci menggerakkan perekonomian.

Sebagai catatannya, 40 persen pangsa pasar jasa akomodasi adalah kegiatan perjalanan dinas pemerintah.

Dimana, perputaran ekonomi anggaran perjalanan dinas pun tak berhenti di hotel dan restoran karena terdapat mata rantai panjang termasuk didalamnya petani dan nelayan yang memasok berbagai kebutuhan perhotelan dan rumah makan.

BACA JUGA: Bahas Dampak Judi Online, Kapolres Batang Ingatkan Bisa Rusak Karier hingga Rumah Tangga

BACA JUGA: Rapat Paripurna DPRD Grobogan Setujui Perubahan Empat Nama Perangkat Daerah

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengatakan sudah ada penghematan Rp20 triliun dari pemangkasan acara-acara seremonial pemerintah. Salah satu yang dia tekankan adalah pengurangan perjalanan dinas.

Sumber: