Pemkab Wonosobo Komitmen Pengentasan Kemiskinan Jadi Prioritas Utama di Tahun 2025

"Kami mengarahkan penggunaan anggaran daerah Pemkab Wonosobo untuk mendorong kesejahteraan masyarakat. Semua pihak harus bergerak bersama untuk mencapai tujuan ini," tegasnya.

Sementara itu, Wakil Bupati Wonosobo sekaligus Ketua TKPKD, Muhammad Albar memberikan apresiasi atas kinerja Pemkab Wonoosbo dan desa yang berhasil menurunkan angka kemiskinan pada 2024.

BACA JUGA:Pemkab Wonosobo Dorong Keterbukaan Informasi Hingga Tingkat Desa, Uji Publik 2024 Jadi Langkah Strategis

BACA JUGA:Genjot Potensi Batik Lokal, Pemkab Wonosobo Upayakan Pemakaian Batik di Instansi Pemerintah

Berdasarkan data, angka kemiskinan turun sebesar 0,3 persen menjadi 15,28 persen, sedangkan kemiskinan ekstrem menurun menjadi 1,26 persen.

Meskipun capaian ini cukup menggembirakan, Albar mengingatkan bahwa penurunan kemiskinan harus tetap menjadi prioritas Pemkab Wonosobo

"Meski angka kemiskinan dan kemiskinan ekstrem menurun, kinerja penanganan kemiskinan masih perlu ditingkatkan. Kami juga perlu memperhatikan aspek lain untuk mencegah permasalahan sosial lainnya," ungkap Albar.

Gus Albar menambahkan bahwa meskipun ada pencapaian positif, kelompok kerja (Pokja) TKPKD di tahun 2024 belum berfungsi secara optimal.

BACA JUGA:Wonosobo Masuk Tiga Besar Kabupaten Informatif di Jawa Tengah

BACA JUGA:Predikat Zona Hijau, Pemkab Wonosobo Terima Penghargaan Standar Pelayanan Publik

Oleh karena itu, kolaborasi antara Pemkab Wonosobo, desa, serta berbagai lembaga dan sektor lainnya harus diperkuat.

Selain itu, penggunaan data terpadu dalam pelaporan penanggulangan kemiskinan juga perlu ditingkatkan untuk mengoptimalkan kebijakan.

Dalam hal strategi pengurangan kantong kemiskinan, Pemkab Wonosobo telah menetapkan desa sebagai lokus prioritas.

Program yang difokuskan di desa-desa ini bertujuan untuk membuka akses pelayanan publik dan meningkatkan aktivitas perekonomian masyarakat.

BACA JUGA:UPH dan Korporasi Tembakau Pertama di Wonosobo Diresmikan

Sumber: