Pemkab Wonosobo Dorong Keterbukaan Informasi Hingga Tingkat Desa, Uji Publik 2024 Jadi Langkah Strategis

WONOSOBO, diswayjateng.id - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Wonosobo terus berupaya meningkatkan keterbukaan informasi masyarakat hingga tingkat desa.

Salah satunya, Pemkab Wonosobo menggelar kegiatan Uji Publik dalam rangka Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik di Gedung KORPRI, Senin (30/12/2024).

Kegiatan ini bertujuan untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan pelaksanaan kebijakan publik yang transparan dan akuntabel.

Sekretaris Daerah Wonosobo, One Andang Wardoyo dalam Perayaannya menyampaikan, bahwa pentingnya pengarusutamaan keterbukaan informasi di semua tingkat pemerintahan. Menurutnya, keterbukaan terhadap kritik dan saran masyarakat adalah bagian dari upaya mewujudkan kebijakan publik yang responsif dan berkeadilan.

BACA JUGA: Naik 6,5 Persen, UMK Wonosobo Tahun 2025 Jadi Rp 2,29 Juta

BACA JUGA: Genjot Potensi Batik Lokal, Pemkab Wonosobo Upayakan Pemakaian Batik di Instansi Pemerintah

“Pelaksanaan kegiatan ini sangat positif dan kami menekankan pentingnya sikap terbuka terhadap kritik dan saran. Kami berharap ini menjadi masukan untuk memperbaiki kebijakan yang lebih baik lagi,” ujar Andang, yang mewakili Bupati Wonosobo dalam acara tersebut.

Pemkab Wonosobo mendapatkan penghargaan dari Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah sebagai Badan Publik Informatif dengan peringkat ketiga di tingkat Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah. Penghargaan ini menjadi tantangan sekaligus motivasi bagi Pemkab Wonosobo untuk terus meningkatkan kualitas keterbukaan informasi.

“Kami berharap semangat dan komitmen untuk mempertahankan serta meningkatkan keterbukaan informasi publik ini terus digelorakan. Dengan keterbukaan, partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan, pelaksanaan, dan pengawasan kebijakan publik di Wonosobo dapat meningkat,” tambah Andang.

Anggota Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah, Ermy Sri Ardhyanti menekankan pentingnya terus memperluas keterbukaan informasi untuk seluruh lapisan masyarakat.

BACA JUGA: Mendominasi Pasar Lokal, Serapan Kopi Wonosobo Capai 100 Ton per Tahun

BACA JUGA: Wonosobo Masuk Tiga Besar Kabupaten Informatif di Jawa Tengah

Ia juga menyampaikan bahwa keterbukaan publik tidak hanya sebatas komunikasi data, tetapi juga sebagai alat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan informasi dan akuntabilitas pemerintahan.

“Keterbukaan informasi harus terus mengalir dan menjangkau masyarakat, tidak hanya di tingkat kabupaten, tetapi juga di desa-desa,” ungkap Ermy dalam Berbagainya.

Sumber: