Sinergi Pemprov Jateng dan BPKP Perkuat Kolaborasi Pengawasan Pembangunan

SEMARANG, diswayjateng.id  - Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi mengukuhkan Buyung Wiromo Samudro sebagai Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi setempat di gedung Gardhika Bhakti Praja, Semarang pada  Selasa, 8 Juli 2025.

Buyung Wiromo Samudro sebelumnya menjabat sebagai Direktur Pengawasan Badan Usaha Jasa Keuangan, Jasa Penilai, dan Manufaktur di BPKP Pusat. Buyung ditunjuk menggantikan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah sebelumnya, Tri Handoyo, yang memasuki masa pensiun pada bulan Mei 2025.

Luthfi berharap, sinergi antara BPKP, Pemprov, dan instansi lainnya di Jateng terus ditingkatkan.  Sinergi ini dalam rangka fungsi pembinaan, pengawasan, serta operasional kegiatan pembangunan di wilayah tersebut. 

"Saya yakin dan percaya Pak Buyung bisa segera kolaborasi dengan kita. Banyak hal yang akan kita kolaborasikan," ujarnya.

BACA JUGA:Pemulihan Pascabanjir Grobogan, Pemprov Jateng Salurkan 13.625 Kilogram Benih Padi

BACA JUGA:Pemprov Jateng Anggarkan Miliaran Rupiah untuk Beasiswa

Beberapa hal yang akan dikolaborasikan adalah terkait program-program prioritas Provinsi Jawa Tengah. Bekerja sama dengan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan penegak hukum lainnya, BPKP akan melakukan fungsi pengawasan. Mulai dari perencanaan, pelaksanaan, bahkan monitoring program.

Selain itu, kolaborasi pengawasan juga akan dilakukan terkait dengan program strategis nasional (PSN) yang ada di Jawa Tengah, serta bantuan keuangan untuk pemerintah desa, baik dana desa dari pemerintah pusat maupun bantuan keuangan dari pemerintah provinsi.

Menurut Luthfi, sudah menjadi kewajiban bagi pemerintah provinsi untuk mendukung PSN. Di Jawa Tengah sendiri banyak sekali PSN meliputi Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB), Kawasan Industri Kendal (KIK), proyek giant sea wall, jalan tol, bendungan, dan sebagainya. 

"Kegiatan PSN jadi prioritas pertama," ujarnya.

BACA JUGA:Pemprov Jateng Jalin Kerja Sama Penguatan Bidang Kelautan dan Perikanan dengan Fujian

BACA JUGA:Pemprov Jateng Terus Lakukan Berbagai Upaya Atasi Rob Demak

Prioritas berikutnya, adalah pengawasan pelaksanaan bantuan keuangan dan dana desa. Sebab, sejauh ini Pemprov Jateng telah mengucurkan bantuan keuangan kepada pemerintah desa yang jumlahnya tidak sedikit. Begitu juga dengan kucuran dana desa dari pemerintah pusat yang total mencapai triliunan rupiah. 

Oleh karenanya, pengawasan perencanaan dan pelaksanaan dana desa perlu dilakukan, supaya tidak terjadi penyelewengan dan manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Sumber: