Selaraskan Langkah dengan Pusat, Program Bupati Tegal Dipacu Agar Manfaatnya Nyata

JAKARTA, diswayjateng.com – Pemerintah Kabupaten Tegal menegaskan komitmennya untuk terus menyelaraskan program pembangunan daerah dengan kebijakan nasional. Langkah ini dinilai krusial agar manfaat pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat hingga ke tingkat akar rumput.

Wakil Bupati Tegal Ahmad Kholid mengatakan, sinergi pusat dan daerah menjadi kunci utama keberhasilan pencapaian target pembangunan nasional.

Hal itu ia sampaikan saat menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Sinergi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum di Hotel Pullman Jakarta Central Park, baru-baru ini.

“Kegiatan ini sangat strategis untuk menyelaraskan program pemerintah pusat dan daerah. Target nasional tidak akan tercapai tanpa dukungan penuh dari pemerintah daerah,” ujar Kholid.

Ia menegaskan, tantangan global yang kian kompleks menuntut adanya kebersamaan dan kolaborasi lintas level pemerintahan. Menurutnya, hanya dengan sinergi yang kuat, visi besar Indonesia 2045 dapat diwujudkan secara bertahap dan berkelanjutan.

“Program Bupati dan Wakil Bupati Tegal akan terus kami selaraskan dengan kebijakan nasional. Tujuannya satu, agar pembangunan berjalan efektif dan manfaatnya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat,” tegasnya.

Rakornas tersebut diikuti sekitar 1.000 peserta dari seluruh Indonesia, terdiri dari bupati, wali kota, kepala Badan Kesbangpol, serta kepala Bappeda provinsi dan kabupaten/kota.

Forum ini menjadi ruang strategis untuk memperkuat sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, khususnya Pasal 25 dan Pasal 26.

Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri Akmal Malik dalam arahannya menekankan pentingnya urusan pemerintahan umum dalam menjaga stabilitas politik, sosial, dan kebangsaan.

Ia menyebut, tugas tersebut mencakup pembinaan wawasan kebangsaan, penguatan ideologi Pancasila, pengembangan kehidupan demokrasi, hingga koordinasi administrasi pemerintahan.

“Dinamika kebangsaan saat ini menuntut pemerintah pusat dan daerah bekerja lebih terintegrasi, terutama dalam menjawab tantangan sosial dan ekonomi masyarakat,” ujar Akmal.

Ia juga mengungkapkan bahwa Presiden memberi perhatian besar pada penguatan ekonomi lokal melalui pengembangan UMKM, koperasi, dan ketahanan pangan. Menurutnya, ekonomi masyarakat yang kuat akan menjadi fondasi stabilitas nasional dan demokrasi yang sehat.

“Ketika kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi, kehidupan demokrasi akan berjalan lebih baik. Di sinilah peran strategis pemerintah daerah untuk mendorong kemandirian ekonomi di wilayahnya,” ujarnya.

Sementara itu, Staf Ahli Menteri Dalam Negeri Bidang Pemerintahan Bahtiar menilai Rakornas menjadi ruang konsolidasi penting untuk mengevaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan umum yang masih menghadapi berbagai tantangan di lapangan.

Sumber: