2024, Penurunan Angka Kemiskinan Kabupaten Wonosobo Hanya 0,3 Persen

WONOSOBO, diswayjateng.id - Kemiskinan masih menjadi persoalan utama yang dihadapi Kabupaten Wonosobo dalam perjalanan pembangunan daerah.

Hal ini diungkapkan oleh Wakil Bupati Wonosobo sekaligus Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD), Muhammad Albar dalam rapat koordinasi evaluasi penanggulangan kemiskinan yang berlangsung di Pendopo Bupati, Selasa (31/12/2024).

Dalam kesempatan itu, Albar menyampaikan bahwa meskipun ada penurunan angka kemiskinan, angka tersebut masih jauh dari target yang diinginkan.

“Hari ini, saya merasa sebagai manusia yang paling tertuduh karena belum berhasil menurunkan angka kemiskinan secara signifikan. Penurunan 0,3 persen adalah evaluasi bagi kita semua untuk bekerja lebih cepat dan progresif di tahun 2025,” kata Albar dengan penuh penyesalan.

BACA JUGA: Cegah Kemacetan, Pemkab Wonosobo Imbau Wisatawan Pilih Rute Aman Selama Nataru 2024

BACA JUGA: Atasi Macet Libur Nataru di Jalur Wisata Dieng, Polres Wonosobo Terapkan Delay System

Penurunan angka kemiskinan yang hanya mencapai 0,3 persen pada tahun 2024 ini menjadi tanda evaluasi penting bagi Pemerintah Kabupaten Wonosobo untuk mempercepat upaya penanggulangan kemiskinan yang lebih efektif dan terarah pada tahun 2025.

Sebagai bentuk komitmennya, Albar menekankan pentingnya perbaikan dalam sistem pendampingan yang saat ini dirasa masih jauh dari harapan.

“Efektivitas pendampingan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) masih rendah dan perlu evaluasi menyeluruh,” lanjut Albar.

Ia menekankan bahwa pendampingan yang lebih optimal harus menjadi bagian dari strategi untuk menciptakan perubahan nyata dalam penurunan angka kemiskinan di Wonosobo.

BACA JUGA: Satu Rumah di Wonosobo Terbakar Gegara Lampu Teplok Jatuh, Kerugian Capai ratusan Juta

BACA JUGA: Digital and Transparency Awards 2024, Penghargaan Pemkab Wonosobo untuk Perangkat Daerah hingga Tingkat Desa

Pada tahun 2025, Wonosobo berkomitmen untuk memperbaiki program-program pengentasan kemiskinan dengan lebih banyak inovasi dan ide-ide progresif. Albar menegaskan bahwa meskipun berat, seluruh jajaran pemerintahan harus berupaya mengatasi kemiskinan dan menjaga nama baik Kabupaten Wonosobo.

Selain itu, Albar juga menyoroti pentingnya penggunaan data berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) dalam setiap intervensi penanggulangan kemiskinan. Ia menyebutkan bahwa selama ini pelaporan kemiskinan data di sistem SIMAKE (Sistem Manajemen Kemiskinan) baru tercatat sekitar 47 persen dengan kualitas yang belum optimal.

Sumber: